BALIKPAPAN–Tanpa batu bara, Kaltim bukan apa-apa. Sebagai fondasi keberlanjutan ekonomi pengganti kayu, hingga kini emas hitam masih menjadi satu-satunya harapan Kaltim melanjutkan pembangunan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Purwadi menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku perekonomian provinsi tersebut sebesar Rp 179,09 triliun pada Kuartal III 2021. Tumbuh 4,51 persen menjadi Rp 122,24 triliun pada Kuartal III 2021 dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya menurut besaran PDRB atas harga dasar konstan 2010.

“Sayangnya, karena yang mendominasi batu bara, ekonomi Kaltim akhirnya bergantung pada fluktuasi komoditas ini,” ucap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul itu, Jumat (7/1).

Harapan keberlanjutan ekonomi datang dari hilirisasi batu bara. Berupa gasifikasi batu bara dan turunannya. Dengan nilai investasi yang mencapai Rp 30,1 triliun. Sayangnya rencana yang dibawa pemerintah pusat itu menurutnya lebih banyak membawa dampak negatif bagi Benua Etam.

Karena ditambah rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memberikan sejumlah insentif agar mempercepat peningkatan nilai tambah batu bara tersebut, eksploitasi bakal semakin menjadi-jadi. “Royalti 0 persen menurut saya sangat berbahaya bagi Kaltim,” ungkapnya.

Hilirisasi batu bara tak bisa hanya dipandang untuk melepas ketergantungan negeri ini pada bahan bakar berbasis minyak dan gas. Meningkatkan keekonomian hingga perkembangan industri Tanah Air. Tetapi di sisi lain juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Karena dengan kondisi saat ini, disebutnya kerusakan lingkungan sudah telanjur parah. “Kita tahu gara-gara batu bara, kondisi lingkungan Kaltim amburadul. Harus diperhatikan pula valuasi ekonominya,” sebut dia.

Apalagi, dengan rencana menggandeng investor dari luar negeri, hilirisasi batu bara tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi Kaltim. Karena yang akan menikmati hanya pemerintah pusat dan korporasi. Baiknya, pemerintah pusat bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari dalam negeri. Terutama dari daerah-daerah yang dijadikan pusat industri berbasis gasifikasi batu bara tersebut. “APBD kabupaten/kota di Kaltim kalau dihitung sebenarnya mampu. Tinggal apakah daerah bersedia dan siap,” tambahnya.

Dia khawatir dengan segala kebijakan terkait batu bara yang diambil pusat, Kaltim hanya akan menerima dampak buruk atas kerusakan lingkungan. Biaya perbaikan hingga pemulihan tidak akan sebanding dengan nilai ekonomi yang diciptakan hilirisasi batu bara. “Istilahnya Kaltim hanya kebagian ampasnya. Jadi tukang cuci piring saja,” imbuhnya.

Karena itu, perlu ada ketegasan dari Pemprov Kaltim untuk bisa melindungi daerah dan masyarakat. Khusus untuk hilirisasi batu bara, disebut harus diklirkan lebih dulu status dan perencanaannya. Jangan sampai pusat pada kebijakannya, sewenang-wenang dan hanya menjadikan daerah seperti Kaltim objek. Penghasil sumber daya alam yang bisa dikeruk semena-mena.

Pemprov pun diminta untuk lebih mempercepat transformasi ekonomi yang selalu digaungkan Gubernur Kaltim Isran Noor sejak kampanye pemilihannya. “Transformasi ekonomi menjadi jawaban untuk mengurangi ketergantungan Kaltim pada batu bara,” ujarnya.

Sebenarnya Kaltim memiliki banyak peluang untuk mempercepat transformasi ekonomi. Sejak kepemimpinan Gubernur Awang Faroek pun, Kaltim sebenarnya sudah memulai. Sayangnya, komitmen untuk merealisasikannya tak sejalan dengan kondisi di lapangan. “Pertanian dalam arti luas sebenarnya bisa menjadi salah satu sektor yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi Kaltim,” tuturnya.

Selain pertanian dalam arti luas, ada sektor maritim. Menurut Purwadi, laut Kaltim yang luas dan kaya sumber daya perikanan juga mampu mengangkat Kaltim ke arah yang lebih maju. Karena becermin dari statement mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kaltim memiliki kekayaan laut yang melimpah. Sayangnya, pada triwulan II tahun lalu sektor perikanan punya andil sebesar 1,7 persen terhadap ekonomi Kaltim.

“Saat ini laut Kaltim lebih banyak dieksploitasi nelayan dari luar. Ikan-ikannya dicuri negara lain. Kalau pemprov mau fokus, kelautan di Kaltim sangat mampu menjadi andalan ekonomi,” bebernya.

Terakhir ada sektor pariwisata. Menurut dia, Kaltim tak kalah dengan Bali yang diandalkan Indonesia sebagai penghasil devisa negara. Sayangnya potensi yang ada masih terhambat oleh aksesibilitas. Masih banyak daerah wisata yang berkelas dunia sulit ditempuh pelancong. Sehingga perbaikan infrastruktur ke tempat wisata adalah hal prioritas untuk dikerjakan. “Kalau jalan lingkar luar Samarinda ke utara Kaltim dibuka, maka akan sangat membantu akses ke lokasi wisata-wisata andalan Kaltim,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto mengungkapkan, sektor pertambangan masih jadi yang paling dominan investasi di Kaltim. Tapi, dia mengatakan, tren ke depan adalah pada isu industri untuk nilai tambah dan industri hilir. “Sari sisi green economy dan blue economy juga kami galakkan. Misal di Maratua, Berau, mulai digalakkan konsep blue economy,” beber Puguh.

Dia memaparkan, hingga kini, penopang investasi di Kaltim itu ada migas, batu bara, dan crude palm oil (CPO). Namun baiknya Kaltim tidak bisa bergantung pada tiga sektor itu terus-menerus. Tidak bisa sekadar mengeruk lalu menjualnya. Tetapi juga harus memikirkan bagaimana nilai tambah produk tersebut dilakukan di Kaltim. Jadi, laju perputaran uang dan ekonomi itu juga terjadi di provinsi ini. “Arahnya mau ke pariwisata," jelas Puguh.

Sebab, energi fosil bisa saja habis. Sementara pariwisata bisa terus berkembang. Maka, pihaknya berusaha menggalakkan sektor itu juga. Apalagi Kaltim memiliki potensi kebudayaan dan penampakan alam yang bisa menjadi penarik turis. Pihaknya juga melakukan promosi terus-menerus. (rdh/nyc/rom/k8)