Pengentasan kemiskinan menjadi satu di antara 23 program dedikasi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah yang bakal mendapat perhatian lebih. Pemkab Kukar bahkan sudah menyiapkan program jangka menengah dan jangka panjang terkait penurunan angka kemiskinan tersebut. Target tersebut diharapkan terealisasi di 2026. 

 

TENGGARONG - Angka kemiskinan di Kukar tahun 2021 mencapai 7,25 persen. Ini akan coba ditekan menjadi 6,35 persen. Samboja masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Bumi Mulawarman.

Itu dilihat dari beberapa indikasi yang menjadi tolok ukur memberikan kategori miskin tersebut. Kendati bukan pekerjaan mudah, pemkab Kukar optimistis dengan kerja keras semua pihak, angka kemiskinan di Kukar bisa menurun.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Kukar Fahmi Yusuf kepada Kaltim Post, kemarin. Pria yang akrab disapa Fahmi itu mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kukar, Kamis (6/1) pekan lalu.

Dalam rapat tersebut, Bappeda mengundang instansi terkait yang nantinya bersinggungan langsung dengan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kukar.

Fahmi mengatakan, mengatasi kemiskinan di Kukar bukanlah pekerjaan gampang dan bisa dikerjakan dengan waktu singkat. Sebab, harus melibatkan banyak hal. Kendati demikian, melihat semangat bupati Kukar, Fahmi meyakini tidak ada hal yang mustahil jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

“Semua sudah kami bahas di rakor Minggu lalu, pada intinya kami optimistis dengan target penurunan angka kemiskinan di 2026 nanti. Untuk itu, kami menggelar rakor dan mengundang pihak terkait yang nantinya terjun langsung di lapangan untuk menjalankan program ini,” terang Fahmi.

Beberapa treatment sudah disiapkan untuk menjalankan program tersebut. Nantinya pemkab dalam hal ini dibawahi langsung oleh Bappeda Kukar akan melakukan validasi data kemiskinan di daerah masing-masing. Setelah datanya valid, barulah treatment dijalankan.

“Kita lihat dulu kategori miskinnya, karena ada beberapa indikasi dari kemiskinan itu sendiri. Ada yang dilihat dari rumahnya, sarana prasarana, kepemilikan aset, lapangan usaha atau pekerjaan, pendidikan hingga kesehatan. Itu treatment-nya berbeda dan yang bertanggung jawab di lapangan juga OPD yang berbeda. Jadi, semua sudah ada yang membidangi hal tersebut,” imbuh dia. (don/kri/k16)