Pengiriman jamaah umrah kembali dimulai pekan lalu. Umrah kali ini dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan kepatuhan protokol kesehatan ketat. Wajib karantina di Madinah terlebih dulu.

 

 

BALIKPAPAN-Setelah ditunggu sekian lama, pengiriman jamaah umrah kembali dibuka. Akhir pekan lalu (8/1), sebanyak 480 jamaah umrah asal Indonesia terbang ke Madinah sebelum menjalani rangkaian umrah di Makkah. Sebelumnya, Arab Saudi menutup pintu kedatangan jamaah umrah maupun haji sejak Maret 2020 karena pandemi Covid-19. Sampai akhirnya, Saudi membuka penerbangan dari Indonesia pada akhir 2021.

Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), diperkirakan ada 14.000 jamaah umrah dari Kaltim yang keberangkatannya tertunda akibat pandemi. Kepada Kaltim Post, Kepala Seksi Bina Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Kaltim Ahmad Munir Gani menyampaikan, sekitar 50 biro travel umrah mulai melapor ke Kemenag Kaltim terkait rencana mereka memberangkatkan jamaah umrah. Bahkan, beberapa travel sudah ada yang memastikan akan berangkat pada Januari hingga Februari mendatang.

Munir melanjutkan, seluruh kegiatan ibadah umrah dilaksanakan satu pintu. Dipusatkan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Kebijakan itu dilakukan agar perjalanan umrah berjalan lancar di tengah pandemi. Selain wajib vaksinasi lengkap, dari kota masing-masing, para calon jamaah harus melakukan tes PCR dengan hasil negatif Covid-19. Setibanya di asrama, jamaah dites PCR lagi kemudian menjalani karantina selama satu hari. Selanjutnya, keberangkatan menuju Madinah.

Setiba di Madinah, mereka tidak bisa langsung berziarah ke makam Rasulullah yang berada di dalam Masjid Nabawi. Para jamaah itu wajib karantina dahulu di hotel selama lima hari. Termasuk menjalani tes PCR. Sehari sebelum kembali ke Tanah Air, jamaah harus tes PCR, kemudian sesampainya di Indonesia menjalani karantina selama tujuh hari. “Beberapa travel memang ada yang menunda. Dikarenakan kebijakan karantina tersebut. Karena bila dihitung dengan masa karantina bisa mencapai 21 hari, itulah yang membuat calon jamaah juga mempertimbangkan kembali apakah berangkat atau menunda kembali. Soal ketentuan karantina tersebut sudah arah dari pusat,” kata Munir, kemarin (9/1).

Dia menuturkan, protokol kesehatan itu merupakan kebijakan pemerintah sehingga harus dipatuhi penyelenggara ibadah umrah maupun jamaah. Sehingga, Arab Saudi tidak menutup akses umrah dari Indonesia. “Karantina jangan keluyuran. Beralasan mendatangi teman di kamar lain, maupun jalan-jalan ke lobi hotel. Cukup di kamar saja, lebih baik memperbanyak ibadah di kamar dan mempersiapkan diri dengan menjaga kesehatan. Supaya ketika dilakukan PCR jamaah dalam kondisi fit dan boleh melakukan umrah. Mohon pihak travel benar-benar mengedukasi dan menjelaskan secara detail pula,” pesannya.

Munir menuturkan, pemberlakuan karantina berimbas terhadap biaya perjalanan ibadah umrah. Dari biaya umrah yang dirilis Kemenag nilainya disepakati Rp 28 juta, itu belum termasuk PCR dan karantina. “Bila ditotal biaya perjalanan ibadah umrah bisa mencapai Rp 40 juta,” sebutnya. Selain biaya, dari informasi yang dia terima, pelaksanaan tawaf dilakukan pembatasan. Serta bagi yang ingin melakukan tawaf haruslah mendaftar terlebih dulu. Kendati demikian, bagi jamaah umrah tetap diperbolehkan melaksanakan salat lima waktu di Masjidilharam.

“Sementara, informasi bagi yang ingin tawaf harus terdaftar dulu. Selain itu, diberikan gelang barcode bagi jamaah umrah. Pemerintah sendiri masih terus mengupayakan agar data pada Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus), dapat terintegrasi langsung dengan data Arab Saudi serta (aplikasi) PeduliLindungi,” ungkapnya. Keputusan Kemenag membuka kembali perjalanan umrah disambut baik asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Di antaranya disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Azhar Gazali. ’’Alhamdulillah. Buah dari perjuangan,’’ katanya dalam perjalanan pulang ke Tanah Air sebagai tim advance umrah pekan lalu.

Dia mengatakan, keputusan Kemenag tentu setelah mendengarkan banyak masukan. Termasuk dari perwakilan pemerintah di Jeddah dan asosiasi PPIU yang menjadi tim advance. Untuk berikutnya, Pemerintah Indonesia harus menyiapkan layanan dengan baik. Mulai dari sebelum keberangkatan, saat keberangkatan, sampai ketika jamaah kembali pulang ke Tanah Air.

Kemudian kepada para travel, dia mengatakan kebijakan Kemenag ini harus disambut dengan penuh tanggung jawab. Yaitu memberangkatkan umrah dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan. Baik itu di dalam negeri maupun saat berada di Saudi.

Lebih lanjut Azhar menyampaikan, hasil evaluasi dari tim advance, pelaksanaan umrah yang mereka lakukan berjalan lancar. Total mereka melakukan umrah sebanyak dua kali.

Selama melaksanakan ibadah umrah, tim advance sekaligus memetakan protokol sekaligus biaya. Dia memperkirakan mulai dari Rp 30 jutaan per orang. Harga ini sudah termasuk biaya tiket, akomodasi untuk karantina di Saudi, hingga layanan transportasi darat di sana. Seperti diketahui setibanya di Jeddah, jamaah wajib karantina empat malam lima hari. Setelah itu, baru bisa ke Madinah atau Makkah.

Melihat pelaksanaan umrah kali ini, mereka mengakui optimis haji tahun ini bisa dibuka untuk jamaah dari luar Saudi. Termasuk jamaah haji dari Indonesia. ’’Kepastian haji 2022 ini tentunya bergantung kesuksesan penyelenggaraan umrah,’’ tuturnya. Jika nanti Arab Saudi memutuskan membuka kedatangan jamaah haji dari penjuru dunia, dia mengatakan Pemerintah Indonesia harus siap memberangkatkan.

Seperti diketahui, akibat pandemi Covid-19, pengiriman jamaah haji dari Indonesia ditunda dua kali. Yaitu pada musim haji 2020 dan 2021. Alasannya, karena sampai waktu pelaksanaan ibadah haji, Arab Saudi tidak kunjung memberikan kuota. Selama pandemi ini, kegiatan ibadah haji hanya dibuka untuk jamaah dari dalam negeri Saudi. (lil/riz/k15)