Meski diselimuti larangan ekspor batu bara, sektor pertambangan diprediksi masih bersinar sepanjang tahun ini. Sebab, permintaan emas hitam diklaim sangat tinggi pada 2022.

 

SAMARINDA - Ketua DPD Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Kaltim Muhammad Hamzah mengatakan, selama 2021 kinerja ekspor Kaltim terus meningkat. Utamanya dipengaruhi permintaan dan harga batu bara yang tinggi. Pada awal tahun, ada sedikit kendala seiring larangan ekspor dari pemerintah. Untuk jangka pendek, setidaknya ekspor bisa menurun hingga 50 persen.

Namun, saat ini Hamzah mendapat informasi pelaku usaha sudah diperbolehkan ekspor kembali, asal pasokan batu bara untuk pasar domestik tercukupi. Sehingga, kinerja pertambangan akan meningkat kembali. “Kita saat ini dibantu oleh permintaan batu bara yang masih sangat tinggi, sehingga akan menahan penurunan kinerja awal tahun ini yang disebabkan larangan ekspor,” jelasnya, Minggu (9/1).

Diketahui, pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan pertambangan batu bara melakukan ekspor batu bara mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor B-605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan 31 Desember 2021.

Larangan tersebut timbul karena pemerintah mengutamakan pasokan batu bara untuk pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO) atau dalam hal ini untuk pembangkit listrik.

Larangan ekspor pada awal tahun memang akan berpengaruh pada penurunan ekspor. Namun karena permintaan masih tinggi, sepanjang 2022 sektor ini bisa survive dan berpotensi kembali meningkat. Karena penurunannya hanya akan terjadi pada triwulan pertama. Bisa jadi pada pertengahan hingga pengujung tahun ini bisnis emas hitam akan moncer.

“Kita akui pertambangan ini terus ditinggalkan, namun permintaannya masih tinggi. Keperluannya juga masih banyak, sehingga untuk tahun ini masih optimistis akan tumbuh,” tuturnya.

Menurutnya, semua pelaku usaha harus tetap berpikir positif karena permintaan sedang tinggi-tingginya. Jika regulasinya masih mendukung, pertambangan tetap bisa berjalan. Permintaan batu bara relatif masih sangat kuat, terutama dari Tiongkok dan India. Lebih dari 85 persen produksi batu bara Kaltim diekspor ke Tiongkok, ASEAN, India, dan sebagainya. Sisanya untuk domestik, mayoritas PLN dan industri.

Dia memastikan kenaikan ekspor akan membuat pemulihan ekonomi Kaltim bisa lebih cepat. Sebab, Bumi Etam sangat bergantung pada ekonomi global, seiring kegiatan ekonominya yang berbasis ekspor. Utamanya, pertambangan batu bara yang menjadi kontributor terbesar perekonomian Bumi Etam. “Kalau tahun ini pertambangan berjalan baik, seharusnya ekonomi kita juga demikian,” terangnya.

Sementara itu, pemerintah pusat mulai hari ini (10/1) menerapkan pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan (IUP). Lahan bekas yang izin usahanya dicabut akan diserahkan kepada sejumlah kelompok, seperti koperasi, BUMD, pengusaha nasional/daerah yang sudah memenuhi syarat, hingga organisasi keagamaan.

”Supaya betul-betul terjadi pemerataan,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada konferensi pers, Jumat (7/1). Bahlil menyebutkan, 2.078 izin tambang yang dicabut itu hampir 40 persen dari total, tepatnya 38 persen. Total IUP yang sudah dikeluarkan pemerintah mencapai 5.490 izin.

Ribuan usaha yang IUP-nya dicabut itu berasal dari berbagai macam sektor. Mereka terdiri atas usaha besar hingga menengah. Bahlil menyebutkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah akan langsung mendistribusikan lahannya untuk kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu melanjutkan, keputusan pencabutan IUP dijalankan setelah melalui proses verifikasi. Proses tersebut memakan waktu lima hingga enam bulan karena terkendala pandemi Covid-19.

Selain IUP, Bahlil menyebut Kementerian Investasi juga akan mencabut lebih dari 2.000 usaha yang telah mendapatkan hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Alasannya, mereka telah menyalahi aturan. Dengan upaya tegas pemerintah, dia berharap izin-izin itu dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja, pendapatan negara, dan pertumbuhan daerah diharapkan bisa maksimal.

“Karena sekarang investasi mau masuk, orang mau bawa duit, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Tapi, masuk di Indonesia konsesi sudah menipis karena dipegang oleh teman-teman yang sudah duluan yang tidak pernah terevaluasi,” paparnya. (ctr/dee/ndu/k15)