SANGATTA – Sebanyak 364 pejabat struktural dilantik menjadi pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Kutim. Namun, masih banyak pertanyaan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di kalangan aparatur sipil negara (ASN) tersebut setelah mereka dilantik.

Hal ini disampaikan Plt Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Rizali Hadi. Dia tak menampik, kerap mendapatkan pertanyaan mengenai tupoksi pejabat fungsional. Apalagi ada keraguan mengenai apa yang harus dikerjakan.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB). Sebagai pejabat struktural, ada aturan main tersendiri. Berbeda dengan pejabat fungsional, memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Harus mempunyai keahlian yang harus dikuasai,” jelasnya.

Sementara untuk jenjang karier, pejabat fungsional berkesempatan mendapatkan kenaikan pangkat dua tahun lebih cepat. Sebab, ada angka kredit yang harus dikerjakan. Itu merupakan salah satu syarat utamanya.

“Berbeda dengan jabatan struktural yang harus merangkak naik pangkat selama empat tahun,” ungkapnya.

Adapun dari segi tunjangan, pejabat fungsional akan mendapatkan pendapatan yang sama. Bahkan, bisa lebih besar dari jabatan struktural, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

“Kami minta dukungannya. Segera melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. Sebagai salah satu daya dukung tunjangan yang akan diberikan,” imbuhnya.

Kabag Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Simon Salombe mengatakan, pihaknya berupaya memberikan pemahaman kepada pejabat fungsional melalui pertemuan tersebut.

Sebagai wadah berdiskusi bagi seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan penetapan koordinator dan sub koordinator jabatan fungsional.

“Agar tugas dan fungsi organisasi berjalan dengan baik, sehingga dapat tercipta birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Sebagai upaya peningkatan efektivitas serta efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” singkatnya. (dq/kri/k16)