PENAJAM-Perbedaan cara pandang masa depan Penajam Paser Utara (PPU) dalam kurun waktu dua tahun ke depan yang disampaikan Wakil Bupati (Wabup) PPU Hamdam, yang ditepis Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Muliadi, kini memantik tanggapan politikus di DPRD PPU. Pemberitaan mengenai hal ini menjadi pembahasan hangat di grup-grup WhatsApp (WA).

“Plt Sekkab itu lupa jabatannya sebagai pejabat yang harus mempertanggungjawabkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan masa depan PPU itu hanya bisa diukur berdasar tahapan RPJMD. Kalau tidak ada anggarannya lagi, apa RPJMD bisa dicapai,” kata Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi.

Wabup PPU Hamdam sebelumnya menyatakan pesimistis masa depan PPU dua tahun ke depan. Ia mengatakan, apabila kondisi keuangan daerah tetap seperti sekarang, tidak ada dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, daerah ini bakal tidak ada kemajuan pembangunan fisik.

Alasannya, di 2022 itu pembiayaan yang bersumber dana APBD PPU prioritas bayar utang, belanja pegawai, dan operasional. “Kalaupun ada proyek fisik skalanya kecil saja,” kata Wabup PPU Hamdam yang ditemui koran ini di ruang kerjanya.

Muliadi yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) PPU menanggapi itu dengan mengungkapkan APBD PPU 2022 dibebani utang ratusan miliar rupiah. Dia mencontohkan, utang pemerintah daerah periode 2017/2018 ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Utang PPU kepada perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur itu Rp 348 miliar. Utang tersebut mulai dicicil oleh pemerintahan daerah sekarang. “Belum lagi pada 2020 dan 2021 terganggu oleh Covid-19 dan ada potongan anggaran dari pemerintah pusat 35 persen yang berlaku nasional,” katanya.

Dia mengatakan, melihat APBD harus melihat tren ekonomi nasional karena ini saling keterkaitan. Selanjutnya baru bisa dilihat pesimistis dan optimistis. Sebab, terang dia, merujuk angka-angka jangan pula dilihat sekadar narasi. “Kalau saya sangat optimistis daerah ini berkembang sangat maju. RUU ibu kota negara (IKN) akhir Januari 2022 disahkan dan ditindaklanjuti anggaran triliunan yang digelontorkan ke daerah ini karena salah satu kecamatannya, Sepaku, masuk IKN. Anggaran itu nanti berputar di lingkungan masyarakat dan berimbas pada kenaikan ekonomi lokal,” tuturnya.

Atas celotehan Plt Sekkab itu, Wakidi tidak berkeinginan menanggapi lebih lanjut. Anggota DPRD PPU dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pengusung pasangan bupati dan wakil bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud-Hamdam itu hanya menegaskan, bagaimana pembangunan daerah bisa terwujud apabila anggaran tidak tersedia. Sementara itu, Zainal Arifin, anggota DPRD PPU dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, sebenarnya keuangan PPU itu normal saja. Tetapi, kata dia, apabila kebijakan keuangan tidak tepat bisa mengakibatkan pandangan pesimistis, seperti yang disampaikan wabup.

Zainal Arifin mengatakan, pernyataan wabup itu bisa dipahami. “Wabup mengatakan pesimistis dengan catatan apabila situasi dan kondisi keuangan yang terjadi di PPU tetap seperti ini. Lalu, wabup pun mengatakan agar bisa keluar dari kondisi yang pesimistis itu perlu gebrakan dengan melobi anggaran ke pemerintah pusat melibatkan stakeholder berkompeten,” katanya.

Pemberitaan mengenai hal ini sejauh pemantauan media ini ramai menjadi bahan diskusi di beberapa grup WA. Misalnya, dibahas hangat pada grup WA Suara Rakyat PPU. Ada anggota grup yang menyesalkan sikap pejabat yang pesimistis memandang masa depan PPU. Tetapi ada juga yang menyesalkan berita tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari pejabat lain yang menurutnya justru menggambarkan ketidakkompakan dalam membangun daerah. Di samping itu, secara hirarki jabatan, juga disesalkan cara menanggapi pejabat dimaksud atas pernyataan wabup, yang merupakan orang nomor dua di jajaran Pemkab PPU. (ari/far/k16)