Berdasarkan kalkulasi Bappenas pada 2019, keperluan infrastruktur IKN menelan biaya Rp 466 triliun. Dari jumlah itu, APBN mengucur sekitar Rp 89 triliun.

 

BALIKPAPAN-Agenda pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim terus dipersiapkan. Kamis (6/1), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dijadwalkan mengunjungi Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Daerah itu merupakan calon lokasi pembangunan istana negara yang masuk kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.

“Saya sama Pak Basuki akan melihat jalan (menuju IKN). Karena menteri keuangan sudah ditanyai. Sedang membahas UU IKN, tapi saya enggak pernah melihat lokasinya, di mana. Benar enggak sih ada tanahnya,” kata perempuan berkacamata ini dalam keterangannya setelah melakukan kunjungan kerja di Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Karang Joang, Balikpapan Utara, Rabu (5/1) siang.

Dalam rangkaian kunjungan ke calon IKN baru, Sri Mulyani juga dijadwalkan melihat Jembatan Pulau Balang yang turut dibiayai lewat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seperti halnya ITK. Setelah meninjau titik nol IKN yang direncanakan berdiri istana negara, menkeu dan menteri PUPR akan melihat secara keseluruhan lokasi KIPP IKN dari gardu pandang di Desa Bumi Harapan. Kunjungan kemudian ditutup dengan menyambangi Bendungan Sepaku-Semoi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku yang akan menjadi sumber air baku IKN.

Sri Mulyani melanjutkan, dengan melihat langsung lokasi IKN, dia dapat memperkirakan anggaran yang dibutuhkan.

“Saya akan melihat lokasi bersama Pak Basuki. Jadi, saya bisa membayangkan kebutuhan anggaran untuk membangunnya akan seperti apa. Tingkat kesulitannya, seperti apa, sehingga kita bisa berharap semakin sinkron. Dan hati-hati dalam mendesain, merancang dan mengeksekusi sebuah cita-cita besar. Memindahkan IKN di Kalimantan sebuah keputusan politis yang besar. Sebuah perubahan pembangunan yang luar biasa besar. Dan memiliki implikasi yang luar biasa sangat luas. Sosial ekonomi, lingkungan bahkan juga dari sisi keseimbangan politik,” katanya.

Sri Mulyani menerangkan, pembangunan sejumlah proyek infrastruktur penyangga IKN menggunakan dana dari SBSN. Terdapat lima proyek SBSN yang telah rampung dan tercatat sebagai aset negara. Yaitu pembangunan prasarana pendidikan tinggi di ITK dengan alokasi anggaran Rp 86,6 miliar pada 2019 untuk gedung pembelajaran.

Kemudian anggaran senilai Rp 99,9 miliar pada 2020 untuk laboratorium terpadu. Selain itu, pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas IKN. Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN dilaksanakan mulai 2020–2023 dengan alokasi total Rp 326,37 miliar. Selanjutnya pembangunan prasarana-sarana di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai Rp 65 miliar pada 2021.

Kegiatan lainnya adalah pembangunan rumah negara prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman senilai Rp 13,43 miliar pada 2021. Terakhir, pembangunan MAN Insan Cendekia Paser periode 2018–2021 dengan total anggaran Rp 53,9 miliar. Sri Mulyani menyampaikan, alokasi sukuk proyek untuk Kaltim sejak 2014–2022 mencapai Rp 6,48 triliun. Di mana pada 2021 dialokasikan Rp 1,1 triliun dan tahun ini sebesar Rp 961 miliar. Sebagian besar alokasi sukuk proyek di Provinsi Kaltim adalah proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

Yaitu 83,43 persen di sektor jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR, dan 1,44 persen di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR. Sisanya 15,13 persen di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan, dan pendidikan Islam dan selebihnya di sektor pertahanan dan keamanan, serta sosial. “Kita berharap untuk tahun ini, proyek itu bisa diselesaikan sebagian. Kalaupun belum selesai 100 persen, akan bisa diwujudkan ke tahun yang akan datang, sehingga total proyeknya bisa diselesaikan secara penuh,” ungkapnya.

Diketahui, pembahasan RUU IKN saat ini sedang dibahas DPR RI. Ada sejumlah isu yang dibahas. Seperti penataan ruang IKN baru yang terdiri dari struktur tanah, hutan, hingga banjir yang kerap melanda wilayah Kalimantan. Anggota panitia khusus (pansus) RUU IKN Guspardi Gaus mengatakan, pemindahan IKN bertujuan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di DKI Jakarta. Selain banjir, ada masalah kemacetan, pemerataan pembangunan, dan isu penataan ruang lainnya.

Menurut anggota Komisi II DPR tersebut, semua indikator itu menunjukkan bahwa penataan ruang merupakan isu yang sangat penting. RUU IKN harus secara komprehensif menjawab persoalan-persoalan itu. ’’Sebab, tujuan ibu kota negara bukan hanya untuk 10 atau 20 tahun ke depan, tetapi untuk menjawab tantangan hingga 50 tahun ke depan,’’ paparnya. Pembahasan RUU IKN kini memasuki tahap inventarisasi masalah. Pansus telah mengundang para ilmuwan dan ahli untuk memberikan masukan dan saran. Hal itu merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pembahasan yang dilakukan pansus. (kip/riz/k16)