BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan terus menyusun raperda transportasi yang telah tertunda sejak 2019. Terakhir kali penyusunan raperda transportasi sudah rampung pada pembahasan tingkat I pada akhir tahun.

Tepatnya saat digelar paripurna tentang jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda transportasi, (30/12). Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengakui, penyusunan raperda transportasi cukup lama karena beberapa regulasi di pusat yang terus berubah.

Dia berharap, raperda transportasi bisa rampung secepatnya pada awal 2022. Apalagi setelah jawaban wali kota, maka tersisa agenda pandangan akhir fraksi-fraksi. "Masih menunggu hasil komunikasi lagi antara DPRD, pemkot, dan gubernur. Semua itu butuh waktu yang tidak mungkin rampung," ujarnya.

Dia meyakini, perda transportasi bisa disahkan pada Januari. Namun, sebelum perda ini ditetapkan proses pembahasan masih terus berjalan. "Tahapan-tahapannya itu termasuk salah satunya adalah menyosialisasikan kepada stakeholder dan masyarakat. Jadi pembahasan masih panjang," ucapnya.

Abdulloh menambahkan, pembahasan saat ini belum final. Mengingat masih dalam pembahasan tingkat pertama. "Setelah selesai kita akan bahas lagi, kemungkinan melihat respons masyarakat dulu bisa saja melalui focus group discussion (FGD) sebelum menetapkan perda," tuturnya.

Sehingga ketika ditetapkan sudah sesuai dengan harapan semua pihak. Dia optimistis perda transportasi akan disambut baik dan bisa diterapkan di Kota Minyak. Apalagi ada berbagai hal yang diatur sekaligus dalam perda transportasi termasuk garasi.

Diketahui, bulan lalu Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan menegaskan, nantinya pihak RT akan menyediakan lahan bagi warga yang tidak memiliki kendaraan, tapi harus berkontribusi. Dengan dikenakan retribusi, di mana sebagian masuk pendapatan asli daerah (PAD) dan sebagian untuk lingkungan. Itu risiko bagi warga yang memiliki kendaraan, namun tidak memiliki lahan parkir.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan, pembahasan raperda ini merupakan yang paling lama, yakni sudah sepuluh kali pertemuan.

"Khusus hari ini, memang kita membahas pasal terakhir pasal yang kita anggap sangat krusial. Karena menyangkut masalah tempat parkir yang sifatnya umum, bukan hanya di tempat usaha tapi sampai di tingkat lingkungan," terangnya.(gel/rdh/k15)