DPRD Balikpapan mengusulkan melakukan revisi pada Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak hiburan.

 

BALIKPAPAN – Sejumlah tarif pajak hiburan dinilai terlalu rendah maupun tinggi. Saat ini, rencana revisi perda pajak hiburan masih dalam pembahasan dengan instansi terkait.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan Haemusri Umar mengatakan, usulan revisi pada Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak hiburan ini melihat faktor potensi pajak hiburan yang besar di Kota Beriman. Menurutnya di masa mendatang, sektor hiburan akan semakin menjamur seiring perkembangan kota. Belum lagi jika nanti Balikpapan menjadi kota penyangga ibu kota negara (IKN).

“Ini inisiatif dari DPRD. Jadi prinsipnya, kami mengikuti arah kebijakan dewan saja,” katanya.

Dia menyebutkan, kini pertimbangan teknisnya harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pelaku usaha terkait penetapan pajak hiburan. Sehingga, perlu melihat bagaimana respons pelaku usaha atas rencana tersebut.

"Saat ini, masih dalam pembahasan bersama Bapemperda akan ada beberapa rapat dengar pendapat (RDP) lagi," ucapnya. Haemusri menyebutkan, tarif pajak terbesar di Kota Minyak yaitu pajak pub. Berdasarkan perda, tarif pajak pub hingga 60 persen.

Namun, jumlahnya sedikit hanya 23 wajib pajak. Sementara sektor yang menyumbang pendapatan terbesar di Balikpapan yakni pajak bioskop. "Sumbangsihnya 55 persen dari total pajak hiburan," katanya. Tarif pajak bioskop sebesar 20 persen, lebih tinggi dibanding kota lain sekitar 10-15 persen.

Selama pandemi, beberapa waktu lalu bioskop sempat tutup dan tidak beroperasi. "Itu sangat berdampak besar pada pendapatan dari pajak hiburan," ucapnya. Sementara potensi pajak yang mulai menurun, yaitu pajak sarang burung walet.

Dia bercerita, pajak sarang burung walet terus berkurang selama lima tahun terakhir. Potensinya saat ini hanya sekitar Rp 50 juta per tahun. Sementara dulu, pendapatan dari pajak walet bisa sekitar Rp 100 - 150 juta per tahun. Sekarang, pendapatan jauh menurun karena jumlah wajib pajaknya juga berkurang.

"Kalau dulu pergerakan burung masif, mereka senang di Balikpapan karena angin selatan. Tapi, karena banyak pembangunan proyek nasional membuat kenyamanan burung terganggu," imbuhnya. Sehingga, burung walet berpindah tempat seperti ke Samboja dan Penajam Paser Utara.

Padahal hasil evaluasi dari DPPP, data ekspor walet di Balikpapan cukup besar sebanyak 200 ton. Namun, kondisi itu karena ada balai karantina di Balikpapan. "Rata-rata orang melapor lewat sini, walau sebenarnya produksi dari luar kota. Kalau potensi dari Balikpapan sendiri sangat kecil," pungkasnya. (gel/rdh/k15)