PENAJAM–Cara pandangpemimpin di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) makin terlihat tak kompak. Sebelumnhya, pernyataan pesimistis Wakil Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam terhadap masa depan PPU. Namun pandangan Wakil Bupati itu ditepis Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Muliadi. “Memandang masa depan PPU tak bisa dilihat melalui perspektif wabup,” kata Plt Sekkab PPU Muliadi saat bertemu media ini di gedung DPRD PPU, Selasa (4/1).

Untuk diketahu, Wabup PPU Hamdam sebelumnya mengatakan, apabila kondisi keuangan daerah tak berubah dan tetap seperti sekarang, dia memastikan daerah ini bakal tak ada perubahan pembangunan berarti. “Kalau keadaan seperti ini, tidak ada DBH (dana bagi hasil), dan sampai masa jabatan kami berakhir tetap seperti ini saja,” ujarnya.

Dia pesimistis karena pada 2022 itu pembiayaan yang bersumber dana APBD PPU prioritas bayar utang, belanja pegawai, dan operasional saja. “Kalaupun ada proyek fisik skalanya kecil saja,” kata Wabup PPU Hamdam yang ditemui koran ini di ruang kerjanya.

Muliadi yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) PPU, kemarin mengungkapkan APBD PPU 2022 dibebani utang ratusan miliar rupiah. Dia mencontohkan, utang pemerintah daerah periode 2017/2018 ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Utang PPU kepada perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur itu Rp 348 miliar. Utang tersebut mulai dicicil oleh pemerintahan daerah sekarang. “Belum lagi pada 2020 dan 2021 terganggu oleh Covid-19 dan ada potongan anggaran dari pemerintah pusat 35 persen yang berlaku nasional,” katanya.

Dia mengatakan, melihat APBD harus melihat tren ekonomi nasional karena ini saling keterkaitan. Selanjutnya baru bisa dilihat pesimistis dan optimistis. Sebab, terang dia, merujuk angka-angka jangan pula dilihat sekadar narasi.

“Pada APBD 2021 terjadi kekurangtepatan dalam penyusunan anggaran yang ditetapkan bersama DPRD, sehingga terjadi defisit yang sangat lebar Rp 600 miliar ditambah utang PT SMI itu,” jelasnya. Dia menegaskan, pesimistis wabup secara makro kurang tepat. Lagi pula, ujar dia, pada 2022 ini, pemerintah daerah melakukan pengereman terhadap belanja daerah.

“Kalau saya sangat optimistis daerah ini berkembang sangat maju. RUU ibu kota negara (IKN) akhir Januari 2022 disahkan dan ditindaklanjuti anggaran triliunan yang digelontorkan ke daerah ini karena salah satu kecamatannya, Sepaku, masuk IKN. Anggaran itu nanti berputar di lingkungan masyarakat dan berimbas pada kenaikan ekonomi lokal,” tuturnya.

Aji Sofyan Effendi, koordinator Tim Ahli Bupati PPU, menambahkan bahwa masa depan PPU kalau dilihat dari sisi APBD sangat sempit. Menurut dia, menafsirkan masa depan PPU itu harus dilihat holistik dan komprehensif.

“Kalau bicara APBD maka kita bicara empat hal, yaitu pendapatan, pengeluaran, defisit, atau surplus. Itu saja, tidak bisa keempat indikator APBD ini dijadikan patokan masa depan suram atau masa depan cemerlang, yang terlihat pada empat hal tersebut adalah kinerja APBD,” kata Aji Sofyan Effendi.

Dalam perspektif publik, ungkap dia, masyarakat PPU tak peduli dengan APBD. “Mereka hanya tahu PPU pertumbuhan ekonominya baik, angka pengangguran kecil, angka kemiskinan kecil, pelayanan kesehatan bagus, pelayanan pendidikan bagus, itu yang dipegang mereka. Tak ada urusan defisit atau surplus APBD,” ujarnya.

Dia telah menghitung berbagai indikator persentase prospektif pertumbuhan ekonomi makro di PPU, yang angkanya menggembirakan. “Kesimpulan saya, sebagai ekonom, PPU 2022 ini masuk pada kriteria madecem alias masa depan cemerlang,” kata Aji Sofyan Effendi. (ari/kri/k8)