Kondisi keuangan daerah defisit selama 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) justru mengembalikan dana hibah yang diterima dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 15,7 miliar.

PENAJAM-Dana tersebut merupakan sisa progres fisik pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana longsor di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, PPU, di 2021.

“Bantuan hibah dari Kemenkeu atas rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 18 miliar lebih. Dana hibah itu untuk proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana longsor di Telemow, Sepaku. Namun, sampai masa kontrak April sampai September 2021 berakhir, kontraktor hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 15 persen dengan nilai anggaran sekira Rp 3 miliar,” kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU Marjani yang ditemui Kaltim Post di ruang kerjanya, Senin (3/1).

Pengembalian sisa dana tersebut, kata Marjani, mengikuti ketentuan yang menyebutkan apabila alokasi anggaran yang dibantukan tidak terserap sampai masa kontrak untuk proyek tersebut berakhir, maka kewajiban pemerintah daerah mengembalikan sisa dana ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan selaku pihak yang memberi dana. “Artinya, pekerjaan proyek gagal,” ujarnya.

Ia menguraikan, dana Rp 18 miliar itu hanya terpakai untuk program perencanaan teknis pembangunan area relokasi Desa Telemow Rp 99.071.500 dan kemajuan fisik pembangunan 15,22 persen. “Rinciannya masing-masing pembangunan yang dapat diselesaikan hanya rumah 6 unit ukuran 36 dari jumlah kontrak 51 unit rumah. Kemudian, siring dan jalan lingkungan dari 9 item yang dikerjakan kontraktor,” kata Marjani.

Ia menyebutkan, tidak hanya harus mengembalikan dana hibah yang telah diterima, tapi sekaligus berdampak pemutusan kontrak kerja dengan perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.

Ditanya kelanjutan proyek yang ditunggu puluhan korban longsor di Telemow itu, Marjani mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kelanjutan pembangunannya melalui alokasi anggaran pada APBD PPU 2022. “Namun, sampai saat ini kami belum mendapatkan kabarnya karena belum menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),” katanya.

Secara pribadi, ia menyatakan sedih berkaitan dengan proyek pembangunan perumahan untuk warga korban longsor itu tidak selesai, dan belum dapat dinikmati warga korban bencana longsor yang terjadi pada Rabu, 11 April 2018 itu. Bencana longsor yang terjadi pada hari itu menimpa warga RT 6 dan RT 7 Telemow dengan kerugian puluhan rumah warga rusak berat.

Kontraktor PT Putera Dua Pitue yang mengerjakan proyek dimaksud sempat menyatakan keberatan akibat pemutusan kontrak. Direktur perusahaan tersebut, Andi Syahrul mengemukakan sejumlah alasan terkait proyek, yang oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD PPU Marjani hingga masa kontrak selesai, kontraktor hanya mampu menyelesaikan 15,22 persen. Sejumlah alasan dikemukakan Andi Syahrul. Di antaranya, waktu pelaksanaan sesuai kontrak 16 Maret 2021-11 September 2021 atau sama dengan 180 hari kalender. Realitas pekerjaan normal 0 (nol) progres dimulai 4 April 2021 karena pelaksanaan mutual check (MC) 0 sebagai tanda dimulainya awal pekerjaan yang ditentukan oleh tim teknis terkait. Disebutkan pula, curah hujan yang sangat tinggi April hingga September yaitu selama 89 hari berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Balikpapan untuk Pos Sepaku. Apabila terjadi hujan sehari, pekerjaan baru bisa dilaksanakan satu hari berikutnya menunggu lahan/lokasi menjadi kering. (ari/far/k16)