TANA PASER - Pembayaran lahan SMK 3 Tanah Grogot senilai Rp 16,2 miliar yang harusnya sejak APBD Perubahan 2021, terancam tidak berlanjut dibayarkan pada APBD 2022. Setelah mendengarkan konsultasi hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta pekan lalu, ada imbauan yang menyebutkan tidak boleh pemerintah daerah membayarkan dengan skema tahun jamak atau multiyears.

Selain itu, pemerintah daerah diminta berhati-hati terkait legalitas surat bidang tanah tersebut. Jangan sampai sudah dibayar, tapi sertifikat belum di tangan. Pasalnya, dari informasi di rapat dengar pendapat DPRD Paser, belum ada kesepakatan di internal ahli waris pemilik lahan yang menerima.

Ketua Komisi I DPRD Paser Hendrawan Putra membenarkan masih ada permasalahan internal keluarga ahli waris. DPRD menginginkan saat dibayarkan, sertifikat tanah tidak dijaminkan. Pasalnya, tersiar kabar dari keluarga ahli waris sendiri ke DPRD, salah satu sertifikat dijaminkan di bank.

"Selain itu, jika ingin dibayarkan saat tahun jamak, kita juga harus membuat perdanya dulu," kata Hendrawan Putra belum lama ini.

Pemkab Paser, kata Hendrawan, disarankan membayar langsung satu tahun anggaran tanpa cicil. Dengan catatan, semua persyaratan sudah klir. Komisi I yang membidangi permasalahan ini menginginkan paling tidak di APBD 2022 Perubahan tercepat bisa dibayarkan. Dengan catatan, jika pada Mei 2022 saat pembahasan APBD belum terpenuhi persyaratan dan kejelasan dari ahli waris, maka DPRD merekomendasikan tidak dibayarkan lahan itu.

"Karena masalah ini sangat menguras tenaga," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Menurut dia, perlu direvisi kembali nilai Rp 16,2 miliar yang akan dibayarkan saat ini. Jangan sampai saat membayar, masih ada lagi tambahan pajak dan lainnya. Hendrawan menyebut, saat ini dari empat sertifikat lahan SMK 3 itu, tiga sertifikat masih bukan punya ahli waris. Hanya satu sertifikat yang masih punya ahli waris.

Sebelumnya disepakati tahun pertama pada 2021 lalu akan dibayarkan Rp 5,5 miliar, lalu ditambah APBD Perubahan Rp 2,2 miliar. Begitu juga di tahun berikutnya diharapkan sama, dan terakhir sisanya pada 2023. Namun, sampai 2022 ini belum satu sen pun dibayarkan. Pemkab Paser masih berhati-hati sebelum melakukan pembayaran.

Taksiran nilai jual objek pajak (NJOP) lahan 12.000 meter persegi atau kurang dari 3 hektare itu ditetapkan senilai Rp 12 miliar. Ditambah Rp 4,2 miliar dendanya.

Nilai tersebut dianggap sudah lumayan, dari nilai denda yang diinginkan ahli waris sebelumnya jauh lebih besar. Angkanya lebih dari Rp 20 miliar totalnya. (jib/far/k16)