Harga jual yang lebih menguntungkan dan pembayaran yang cepat, ditengarai jadi penyebab perusahaan batu bara lebih suka menjual batu bara ke luar negeri, ketimbang memasok ke pembangkit listrik dalam negeri.

 

BALIKPAPAN-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang seluruh perusahaan mengekspor batu bara mulai 1 hingga 31 Januari 2022. Kebijakan ini dikeluarkan mengantisipasi rendahnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri.

Pelarangan ekspor baru bara ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin pada 31 Desember 2021. Akibatnya, seluruh perusahaan pemegang PKP2B, UIP, UIPK operasi produksi, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dan pemegang izin pengangkutan dan penjualan batu bara, wajib memasok seluruh produksi batu baranya untuk kebutuhan energi dalam negeri.

Jika perusahaan batu bara sudah memiliki batu bara di pelabuhan dan/atau sudah dimuat di kapal, kementerian menginstruksikan agar segera dikirim ke pembangkit listrik milik PLN, dan pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP). Pemerintah sebelumnya mengeluarkan kebijakan domestic market obligation (DMO). Perusahaan batu bara harus memasok 25 persen dari produksi tahunan ke PLN.

Dikonfirmasi terkait pelarangan itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Samarinda (APBS) Eko Prayitno mengatakan, karena hanya diberlakukan sebulan, pengusaha tidak merasakan dampak signifikan. Hanya saja, harga jualnya lebih rendah dari harga ekspor.

“Pengaruhnya tidak terlalu besar. Karena harga jualnya sudah ditetapkan. Jadi istilah, dalam sebulan ini, konsentrasi untuk memenuhi DMO-ya aja,” katanya kepada Kaltim Post, Ahad (2/1). Akan tetapi, Eko menyayangkan kebijakan larangan ekspor baru bara yang mendadak. Apabila diberi tahu lebih awal, para pengusaha bisa mempersiapkan diri untuk tidak melakukan pengiriman batu bara ke luar negeri.

Lanjut dia, jika penyebabnya adalah stok batu bara sebagai bahan bakar PLTU yang menipis, hal tersebut seharusnya bisa diprediksi sebelumnya. “Kalau tidak ada persiapan seperti ini, kan kasihan para pengusaha. Artinya ada sistem yang enggak berjalan dengan baik. Seharusnya, jika DMO itu dilaksanakan, enggak ada masalah. Dan kebutuhan batu bara dalam negeri, bisa terpenuhi. Kenapa bisa terjadi seperti ini, berarti itu enggak berjalan,” sebutnya.

Dia meminta pemerintah mencari tahu penyebab perusahaan tambang lebih memilih menjual hasil produksi batu baranya ke luar negeri. Seperti dari harga jual batu bara yang ditetapkan di dalam negeri maupun lama pembayaran yang berbeda. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, harga batu bara melambung. “Ini yang perlu diidentifikasi. Mengapa pengusaha lebih suka mengekspor daripada menjual di dalam negeri,” terang dia.

Sementara itu, pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi berharap, larangan ekspor batu bara tidak lebih sebulan. Menurutnya, larangan menjual batu bara keluar negeri karena PLN mengalami krisis ketersediaan batu bara. Karena perusahaan lebih memilih mengekspor batu baranya ketimbang melaksanakan DMO kepada PLN.

Terkait DMO, Asosiasi Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mengklaim telah memenuhi pasokan batu bara dalam negeri. Bahkan melebihi 28 persen dari yang ditetapkan pemerintah. Akan tetapi, dari keterangan resmi Kementerian ESDM, justru sebaliknya. Pasokan DMO yang baru dipenuhi baru 10 persen.

“Bisa jadi, kebijakan ini adalah shock therapy. Karena batu bara untuk PLN ini, menyangkut hajat hidup orang banyak. Bukan hanya Kaltim tapi seluruh Indonesia,” ujarnya kemarin. Perusahaan pertambangan skala nasional disebutnya sudah terikat kontrak penjualan batu bara ke luar negeri dengan durasi yang cukup panjang. Maka, hal itu akan berimplikasi pada wilayah hukum internasional. Larangan penjualan batu bara ke luar negeri ini harus berkaitan dengan keadaan kahar atau force majeure dari entitas bisnis perusahaan batu bara tersebut.

“Apakah defisit dari PLN ini karena persoalan force majeure, atau ada miss management di dalam PLN?,” ungkapnya. Aji Sofyan menerangkan, persoalan miss management, bisa disebabkan pembelian harga komoditas batu bara versi PLN. Yang tentunya lebih rendah dari harga penjualan ke luar negeri. Semisal harga jual ke PLN sebesar Rp 500 ribu per metrik ton. Sementara harga jual ke luar negeri, mencapai Rp 700-800 ribu, bahkan sempat mencapai Rp 900 ribu per metrik ton. Lagi pula, proses pembayaran batu bara yang diekspor jauh lebih cepat daripada pembayaran melalui PLN.

“Jadi seberapa jauh PLN mampu menerapkan harga yang kompetitif dalam membeli batu bara. Apalagi saat ini, belum ada BUMN yang spesifik menyuplai batu bara ke PLN. Sehingga PLN membeli dari seluruh perusahaan di Indonesia. Itu artinya PLN berada pada pasar persaingan sempurna. Dan tidak bisa memutuskan harga versi PLN. Harus mengikuti harga pasar. Supaya perusahaan masih mau menyuplai ke PLN,” jabar dia. Kebijakan larangan ekspor batu bara ini, bagi Kaltim tidak berdampak langsung terhadap APBD. Namun kepada APBN yang mengalami penurunan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) batu bara dan pajak ekspor batu bara yang diperkirakan mencapai puluhan triliun pada penerimaan negara.

“Dampaknya untuk Kaltim, lebih kepada transfer dana perimbangan nanti. Dari APBN ke APBD melalui dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam sektor penggalian umum yang akan mengalami penurunan. Apalagi, jika kebijakan ini terus diperpanjang oleh Kementerian ESDM,” ujarnya. Dia melanjutkan, walaupun penurunan besaran transfer DBH sumber daya alam sektor penggalian umum ini, tidak sebesar DBH migas, namun cukup signifikan pada APBD kabupaten/kota penghasil batu bara. Seperti Kutai Timur (Kutim), Penajam Paser Utara (PPU), Berau, dan Kutai Kartanegara (Kukar) yang menjadi wilayah penghasil batu bara terbesar di Kaltim, pasti akan mengalami penurunan dana transfer.

“Dampaknya baru terlihat nanti pada triwulan kedua atau triwulan ketiga 2022. Pada triwulan pertama ini, belum terlihat. Karena penghitungan DBH-nya masih berdasarkan perhitungan 2021,” pungkasnya. (kip/riz)