Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Samarinda telah melaporkan hasil uji kompetensi terhadap pegawai tidak tetap (PTT) yang digelar pada Kamis (18/11) hingga Minggu (28/11) 2021 lalu kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun belum lama ini. Hasilnya pun cukup memprihatinkan.

 

SAMARINDA–Sebanyak 1.239 orang PTT terancam tidak diperpanjang kontraknya karena tidak memenuhi passing grade ujian, serta memiliki SK pengangkatan di atas waktu moratorium, atau di atas 5 September 2019.

Plt Kepala BKPPD Ali Fitri Noor menerangkan, uji kompetensi itu digelar berdasarkan arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang menilai postur pegawai di lingkungan OPD se-Pemkot Samarinda mengalami “obesitas”. Dari data awal yang dihimpun tahun ini, pegawai tidak tetap bulanan (PTTB) maupun pegawai tidak tetap harian (PTTH) mencapai 6.123 orang. “Dari jumlah itu saja sebanyak 1.009 pegawai mengantongi SK di atas waktu moratorium, atau diangkat di atas 5 September 2019. Itu sudah menyalahi aturan. Mereka itu berpotensi tidak diperpanjang SK-nya di 2022,” ucapnya, Minggu (2/1).

Selain itu, pada pelaksanaan uji kompetensi yang diikuti 2.379 orang PTT bidang administrasi pada Kamis (18/11) sampai Minggu (28/11) lalu, sebanyak 230 orang tidak lulus angka passing grade yang ditetapkan. Bahkan 91 orang di antaranya memiliki usia di atas 58 tahun, sehingga perlu pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak kontrak kerjanya. Jika ditotal dengan yang SK-nya melanggar, terdapat 1.239 pegawai terancam tidak diperpanjang kontraknya. “Nanti akan menjadi bahan pertimbangan wali kota,” ucapnya.

Ali menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menerbitkan SK kolektif untuk tiap OPD yang berisi rincian jumlah PTT yang lulus ujian maupun yang tidak lulus, sehingga bisa disikapi oleh OPD untuk tidak memperpanjang kontrak pegawai sesuai arahan BKPPD. 

“Intinya semua itu dilakukan agar pergerakan kinerja OPD lebih ringan dan tepat sasaran. Karena analisa yang dilakukan sebelum uji kompetensi, ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan satu sampai dua orang, tapi disediakan empat sampai lima orang. Itu kan tidak proporsional,” tutupnya. (dns/dra/k16)