SANGATTA – Subsidi air bersih PDAM Tirta Tuah Benua (TTB) Kutai Timur (Kutim), telah berakhir Desember lalu. Kini masyarakat harus melakukan pembayaran tarif air bersih secara normal. Hal tersebut berdasarkan surat edaran PDAM tentang berakhirnya pemberian bantuan keringanan pembayaran tagihan air akibat dampak Covid-19. Direktur PDAM TTB Kutim Suparjan mengatakan, edaran yang ditandatanganinya itu merujuk surat perintah bupati Kutim.

Jadi, upaya membantu dan meringankan beban masyarakat bagi pelanggan sosial khusus golongan 1B, rumah tangga golongan 1D, rumah tangga golongan 2B, rumah tangga golongan 2C, niaga kecil golongan 2D dan industri kecil golongan 2E, telah berakhir.

“Memang diberlakukan untuk tiga bulan, Oktober, November, dan Desember tahun lalu (2021),” bebernya.

Dengan demikian, sejak 1 Januari lalu pembayaran tagihan air kembali normal. Seluruh warga Kutim yang sudah menjadi pelanggan tetap PDAM diwajibkan kembali membayar tagihan air sebagaimana mestinya. “Termasuk seluruh golongan yang menjadi kategori sasaran subsidi,” tutupnya.

Perlu diketahui, subsidi tersebut telah direalisasikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) per Oktober hingga Desember tahun lalu. Pemkab Kutim telah menganggarkan Rp 11 miliar. Pelemahan ekonomi dampak penyebaran Covid-19 di Kutim menjadi alasan subsidi diberikan.

Hal itu juga sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 21/2021 tentang Penyediaan Dana Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari APBD. Sehingga, terdapat 30.101 sambungan langganan (sl) penerima subsidi yang tersebar di 18 kecamatan se-Kutim.

Setidaknya 84 persen dari keseluruhan pelanggan PDAM menerima manfaat subsidi. Penerima subsidi dengan tagihan di bawah Rp 200 ribu akan digratiskan. Apabila tagihannya di atas nilai itu, hanya perlu membayar lebihnya.

PDAM hanya memberikan tagihan kepada pemkab sesuai nilai tagihan penerima subsidi. Dari 30 ribu lebih pelanggan, 72 persen gratis. Sisanya paling membayar Rp 5 ribu atau Rp 10 ribu. Bahkan ada yang hanya membayar Rp 2 ribu.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memastikan, pemberian subsidi telah dilaksanakan ditandai dengan stiker bantuan PDAM yang ditempel rumah warga, sehingga pihak RT mengetahui. Data warga pun lebih jelas dan RT bisa mengarahkan.

“Jangan sampai subsidi diberikan, tapi tidak ada bekas. Tidak memiliki makna apapun,” sebutnya.

Meski nilainya kecil, jika tiga bulan, masyarakat mampu merekayasa keuangan Rp 600 ribu untuk usaha kecil. Jika 30 persen saja masyarakat yang memanfaatkan untuk usaha, dia meyakini akan berpengaruh terhadap angka rumah tangga miskin. 

“Kami ingin masyarakat produktif, sehingga dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dengan program ini, pelan-pelan akan mengembalikan perekonomian. Setidaknya dapat membantu masyarakat. Kan tidak perlu memikirkan iuran PDAM lagi,” tutupnya. (dq/kri/k16)