PENAJAM-Para politisi di DPRD Penajam Paser Utara (PPU) pesimistis terhadap masa depan daerah ini. Setidaknya untuk kurun waktu satu atau dua tahun ke depan apabila skema kebijakan keuangan daerah tidak diubah. Pandangan tidak optimistis itu senada atau setali tiga uang seperti dinyatakan Wakil Bupati (Wabup) PPU Hamdam, seperti diwartakan media ini, Jumat (31/12). “Saya menanggapi pernyataan wabup yang pesimistis. Saya malah mengatakan sangat pesimistis daerah ini bisa maju apabila kondisi keuangan tidak diubah,” kata Zainal Arifin, anggota DPRD PPU dari Partai Amanat Nasional (PAN), kemarin.

Dalam pewartaan pekan lalu itu Wabup PPU Hamdam menegaskan, apabila situasi dan kondisi keuangan daerah tidak berubah dan tetap seperti sekarang ia memastikan daerah ini bakal tidak ada perubahan pembangunan yang berarti. “Kalau keadaan seperti ini, tidak ada dana bagi hasil (DBH), dan sampai masa jabatan kami berakhir tetap seperti ini saja,” ujarnya. Ia pesimistis karena pada tahun anggaran 2022 itu pembiayaan yang bersumber dana dari APBD PPU 2022 prioritas bayar utang, belanja pegawai, dan operasional. “Kalaupun ada proyek fisik skalanya kecil saja,” kata Wakil Bupati PPU Hamdam yang ditemui koran ini di ruang kerjanya saat itu.

Zainal Arifin yang ketua Fraksi Gabungan DPRD PPU itu, kemarin, membenarkan sinyalemen wabup itu. “Memang anggaran yang mana yang akan dipakai untuk membangun sarana dan prasarana fisik? Belanja modal kecil. Belanja pegawai sangat besar. Pernyataan wakil bupati tidak salah. Malah saya sangat pesimistis,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terkait APBD PPU 2022 jumlah belanja untuk pegawai di PPU menempati urutan terbesar dengan 57 persen. “Sisanya untuk macam-macam. Sementara untuk utang 2020 mencapai Rp 39 miliar, dan utang 2021 menunggu perhitungan dan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) yang diperkirakan mencapai Rp 250 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi, kemarin, membenarkan pernyataan wakil bupati PPU itu. “Utang fisik tahun 2021 saja mencapai Rp 250 miliar. Belum lagi tunggakan untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP), BPJS. Belum lagi untuk bayar utang PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 68 miliar per tahun dari jumlah total utang Rp 348 miliar. Utang pemerintah daerah ini tercatat 2017/2018,” kata Wakidi.

Kendati demikian, Wakidi yang ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap daerah ini tetap bisa maju dengan berharap terjadi perubahan keuangan negara ke arah yang lebih baik. Sehingga, yang menjadi hak-hak PPU dapat diberikan maksimal, seperti bantuan keuangan (bankeu) dan dana alokasi khusus (DAK).

APBD PPU 2022 telah disahkan DPRD PPU pada 15 Desember 2022 lalu sebesar Rp 1.170 triliun. Angka ini turun apabila dibandingkan dengan APBD PPU 2021 sebesar Rp 1,9 triliun. APBD PPU 2022 ini, seperti diungkapkan Wabup PPU Hamdam bakal tersedot lebih banyak ke pos anggaran belanja pegawai, dan bayar utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga, di antaranya kepada kontraktor yang telah menyelesaikan proyek yang dikerjakan.(ari/far/k15)