Pengusaha Kaltim menyambut baik program pengungkapan sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II yang mulai diterapkan, hari Sabtu (1/1). Program ini diyakini bisa memberikan iklim positif pada dunia bisnis.

SAMARINDA–PPS merupakan program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.

PPS atau tax amnesty jilid II akan berlaku pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 atau selama enam bulan. Program itu memungkinkan wajib pajak menyampaikan secara sukarela atas harta yang belum masuk pengungkapan program pengampunan pajak 2016–2017, maupun dalam SPT 2020.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Dayang Donna Faroek menegaskan, pelaku usaha merespons baik kebijakan ini. Sebab, program ini membuka kesempatan bagi pengusaha untuk melaporkan aset mereka yang belum masuk surat pemberitahuan tahunan (SPT). Sehingga aturan ini dapat memberikan iklim positif pada dunia bisnis.

“Kita berharap, program ini bisa berjalan baik dan optimal sehingga menjadi hal positif bagi iklan bisnis dan keuangan pemerintah,” jelasnya, Jumat (31/12).

Menurut dia, dibutuhkan sosialisasi kepada kalangan pengusaha agar partisipasi pelaku usaha bisa lebih maksimal. Apalagi, pelaku usaha perlu tahu bahwa mekanisme pelaporan PPS dapat dilakukan secara daring. Pelaku usaha di daerah berharap PPS ini bisa menjadi reformasi perpajakan yang lebih efektif, adil, dan akuntabel.

Pihaknya mendukung penuh program PPS dan payung regulasinya, yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP dinilai dapat mendorong wajib pajak menjadi lebih patuh, sehingga perpajakan dapat semakin mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan.

Reformasi perpajakan menjadi penting karena regulasi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan aktivitas dunia usaha yang semakin kompleks. Untuk diketahui, pelaporan tersebut bisa langsung dilakukan per 1 Januari 2022 melalui perambah desktop dan/atau mobile melalui laman pajak.go.id/pps yang telah disiapkan, tidak perlu mendaftar terlebih dahulu, sepanjang wajib pajak telah memiliki akun djponline.

Wajib pajak dapat langsung mengikuti program tersebut dengan cara melaporkan hartanya pada laman tersebut. PPS atau tax amnesty jilid II bisa dimulai setelah aturan teknis untuk program ini terbit. Beleid yang mengatur program ini adalah PMK-196/PMK-03/2021 tentang Tata cara Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Ada dua kebijakan yang ditetapkan dalam tax amnesty jilid II ini. Pertama untuk wajib pajak (WP) orang pribadi dan badan yang merupakan peserta tax amnesty jilid II dengan harta perolehan hingga 31 Desember 2015. Ini diberikan tarif PPh Final 6–11 persen. Kebijakan kedua untuk WP orang pribadi yang bukan peserta tax amnesty jilid I dan harta diperoleh pada periode 2016–2020. Untuk kebijakan ini tarif PPh Final diberikan 12–18 persen.

Pemerintah menetapkan, jenis harta yang bisa dilaporkan peserta PPS adalah uang tunai, deposito, investasi saham, kendaraan seperti mobil, hingga motor dan tanah dan bangunan. Ini termasuk tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian dan juga bangunan yang dijadikan pertokoan. “Kita berharap, seluruh pelaku usaha dapat memanfaatkan PPS sesuai dengan jangka waktu pelaporan,” pungkasnya. (ctr/ndu/k8)