JAKARTA - Pemilihan desain pemerintahan di Ibukota Negara (IKN) yang baru dihimbau untuk hati-hati. Tidak hanya menyesuaikan keinginan pemerintah, desain pemerintahan juga harus dipastikan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana diketahui, pembahasan RUU IKN sudah dimulai. DPR telah menetapkan pembentukan panitia khusus (pansus) IKN, untuk membahas RUU terkait bersama pemerintah. Dalam drafnya, pemerintah menghendaki wilayah yang ditunjuk nanti berstatus pemerintah daerah (pemda) khusus IKN. Pimpinannya dipilih dan bertanggungjawab langsung pada presiden. Namun, dalam IKN baru, tidak diatur adanya DPRD.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Baharuddin Thahir mengatakan, opsi tersebut perlu dikaji lebih mendalam. "Pilihan diksi pemerintah daerah IKN menimbulkan implikasi," ujarnya dalam diskusi MIPI (29/12).

Dia menjelaskan, konsep daerah otonom sudah diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Disitu dijelaskan Indonesia terdiri dari provinsi dan kabupaten/kota. Di mana setiap pemda memiliki DPRD. UUD memberi hak khusus atau istimewa bagi sejumlah provinsi. Di sisi lain, desain yang diusulkan pemerintah belum memiliki cantolan hukum dalam konstitusi. Sebab, jika berstatus pemda, maka DPRD wajib ada. ''Itu amanah Undang-Undang Dasar,'' imbuhnya.

Jika merujuk preseden yang ada, semua provinsi yang berstatus khusus dan istimewa tetap memiliki DPRD. Oleh karenanya, Baharuddin menyebut bahwa konsep pemerintahan IKN harus lebih dimatangkan. Pemerintah dalam usulannya hanya menghendaki pemda yang bersifat otorita. ''Kalau dikatakan pemda IKN tanpa DPRD seperti apa konstruksinya,'' imbuhnya.

Anggota pansus RUU IKN Achmad Baidowi menyinggung hal yang sama. Sejauh ini pihaknya mencermati keinginan pemerintah soal desain pemerintahan yang efisien. Di mana IKN memiliki kewenangan secara setara provinsi, namun pimpinannya dipilih presiden. ''Namun mekanisme ini tidak diatur konstitusi,'' ujarnya. Oleh karenanya, pihaknya masih akan mencari formula yang tepat. Salah satu opsi yang menguat adanya IKN tetap berstatus pemerintah daerah dengan kekhususan. "UU mana yang mengaturnya? Ya UU (IKN) ini," kata politikus PPP tersebut. Namun pihaknya enggan terburu-buru sebelum ada konsep final.

Anggota Pansus RUU IKN fraksi PAN Guspardi Gaus menambahkan, pihaknya masih mencermati keinginan presiden soal birokrasi IKN yang efisien. Banyak pekerjaan besar yang harus ditangani. ''Karena kalau daerah seperti dalam UU Pemda ada kerumitan,'' ujarnya. Hanya saja, untuk kesepakatan final masih akan dibahas lebih lanjut. Sejauh ini, pansus sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lima kali. RDPU lanjutan masih mungkin dilakukan dengan melibatkan para pakar tata negara. (far/deb/bay)