BALIKPAPAN - Subholding zona 10 PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menanti insentif minyak dan gas bumi (migas) dari pemerintah. Melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mereka telah mengajukan permohonan, namun belum ada jawaban.

General Manager Zona 10 PHI Raam Krisna menjelaskan, wilayah kerja zona 10 memiliki dua skema kerja sama, yakni cost recovery dan gross split. Zona 10 PHI terdiri dari PT Pertamina EP Tarakan dan Bunyu Field (PEP Tarakan dan Bunyu Field) yang menggunakan cost recovery. Kemudian, Pertamina Hulu Kalimantan Timur menggunakan gross split.

“Tentunya kami sangat berharap secepat mungkin insentif bisa segera keluar,” terangnya saat jumpa dengan media di gedung Demo Room PHKT, Rabu (29/12).

Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia Chalid Said Salim mengatakan, insentif migas bertujuan memastikan keberlanjutan produksi migas serta mendukung peningkatan keekonomian aset. Seperti diketahui, sebelumnya Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah memperoleh insentif migas. Untuk itu, saat ini PHI tengah melakukan koordinasi intensif demi kepastian insentif migas untuk PHKT.

Kepala Departemen Operasi SKK Migas Kalsul Roy Widhiarta mengatakan, pengajian insentif sudah tahap finalisasi perhitungan keekonomian. Dan kini sudah masuk ke Kementerian Keuangan. “Kita masih menunggu dari pemerintah pusat. Draf sudah masuk semua. Tentunya semakin lama tertunda berimbas kepada perencanaan kerja. Kalau tidak ada insentif di 2023, kinerja PHKT bisa terjun bebas,” katanya.

Insentif yang diajukan lebih kepada pembagian split. Ia akui dengan kondisi saat ini mungkin gross split cukup memberatkan PHKT. “Dengan skema kontrak bagi hasil gross split yang diadopsi maka pemberian insentif pun hanya bisa diberikan berupa tambahan split bagi,” katanya.

Aktivitas hulu migas tidak bisa berjalan maksimal. Mereka harus memikirkan bagaimana cashflow mereka. “Gross spilt ini kan menggunakan uang perusahaan, pembangunannya lebih besar ke operator ketimbang pemerintah. Hanya saja bisnis migas ini kan high risk high cost. Eksplorasi tidak bisa sembarangan,” bebernya.

Ia menambahkan, PHKT serta PHSS merupakan proyek optimalisasi pengembangan lanjut dari lapangan-lapangan existing. Pemberian insentif diyakini bakal segera memberi dampak terhadap kinerja produksi.

Kondisi ini dinilai sedikit berbeda jika insentif diberikan pada pengembangan lapangan baru. Ini dikarenakan masih memerlukan waktu untuk penyiapan fasilitas produksi sehingga dampaknya tidak akan langsung terlihat.

Sementara itu, Raam Khrisna menyampaikan, di tahun depan pihaknya melakukan beberapa upaya untuk menjaga produksi migas. Pertama, PHKT akan speed up eksplorasi project Attaka Oscar dengan menajak tiga sumur. Kemudian, PHKT akan mengaktifkan kembali lapangan sapi yang sempat berhenti berproduksi sejak 2018. “Rencananya beroperasi di 2023, tapi kami majukan di 2022,” terangnya.

Tahun depan, sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) 2022 di Zona 10 ada 30 kegiatan eksploitasi. Terbagi, 15 PHKT dan 15 PEP Bunyu Tarakan. Sejauh ini, untuk kegiatan eksplorasi masih belum ada. Sedangkan tahun lalu ada 19 kegiatan eksploitasi, 7 PHKT dan sisanya Bunyu Tarakan.

Adapun untuk realisasi minyak di 2021, Zona 10 PHI masih di angka 17 ribu BPOD atau di angka 98 persen dari RKP. Namun, kondisi saat ini masih inclined. “Kemudian, gas masih di 78 persen. Imbas Covid-19 ada beberapa sumur sempat di-off-kan. Namun, saat ini sudah normal lagi,” tutupnya. (aji/ndu/k15)