Periode perlambatan ekonomi yang ekstrem akibat kemunculan Covid-19 tak memberi dampak besar terhadap industri sawit. Kegiatan operasional di perkebunan kelapa sawit disebut-sebut tetap berjalan normal dan menjadi penyumbang kekuatan finansial bagi Tanah Air.

ULIL MUAWANAH, Balikpapan

SEBAGAI lembaga pengelola dana, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memastikan prinsip “from palm oil to palm oil” diterapkan di setiap program. Kinerja penghimpunan dana BPDPKS pada 2021 dari pungutan ekspor sawit mencapai lebih dari Rp 69 triliun, yang digunakan untuk menjalankan berbagai program.

Meliputi pemberian dukungan untuk program mandatory biodiesel, peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, serta program promosi dan kemitraan.

Seluruh kegiatan prioritas dalam rangka pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dengan tujuan utama menjaga stabilisasi harga dan efisiensi biaya produksi yang dilakukan melalui penciptaan kualitas produk yang unggul, kepastian suplai, kepastian pasar dan tersedianya infrastruktur yang mendukung, utamanya untuk melakukan transformasi kesejahteraan rakyat.

Tahun 2022 akselerasi program peremajaan sawit rakyat diharapkan mampu memenuhi target dan menjalankan skema kemitraan. Melibatkan perusahaan negeri maupun swasta guna mendorong peremajaan sawit rakyat.

“Dalam tiga tahun diharapkan mampu mencapai 540 ribu hektare, atau per tahun secara linear 180 ribu hektare,” ungkap Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman saat press conference akhir tahun di Hotel Pullman Jakarta secara hybrid, Selasa (28/12).

Sejak 2016 sampai 2021, realisasi penyaluran dana peremajaan sawit rakyat seluas 242.537 hektare untuk 105.684 pekebun dengan dana mencapai Rp 6,59 triliun yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia.

Diungkapkan pula, capaian di tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang antara lain disebabkan oleh legalitas lahan khususnya yang terkait dengan kawasan hutan dan tumpang-tindih lahan, permasalahan kelembagaan pekebun dan tingginya harga CPO yang menyebabkan keengganan pekebun untuk memulai penanaman kembali.

Di sisi lain, program insentif biodiesel dalam kerangka pendanaan BPDPKS yang diimplementasikan sejak tahun 2015 dengan tujuan menjaga stabilitas harga CPO, mendorong kemandirian dan ketahanan energi nasional, pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan devisa yang berasal dari berkurangnya impor solar.

Hingga 2021, penyaluran volume biodiesel sebesar 33,07 juta kl dengan penghematan devisa akibat tidak perlu impor bahan bakar minyak jenis minyak solar sebesar Rp 209,62 triliun dan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 49,45 juta ton CO2e. “Dengan tren peningkatan harga minyak dunia dan ekspektasi normalisasi harga CPO, maka diharapkan selisih harga biodiesel dan solar di tahun 2022 lebih baik,” harapnya.

Industri sawit terkait tapering yang akan dilakukan Bank Sentral Amerika atau The Federal Reserves Bank (FED) ungkap Eddy tidak akan memberikan dampak. Lebih lanjut dia menjelaskan, dampak yang paling berpengaruh terhadap harga sawit itu yaitu ketersiapan supply dan demand.

Di mana produksi sangat dipengaruhi oleh faktor iklim. Dia mencontohkan, Malaysia sebagai second growth produsen kini mengalami krisis selain dikarenakan berkurangnya tenaga kerja juga akibat banjir yang melanda negeri jiran tersebut.

“Di tahun 2021, produksi sawit Indonesia di proyeksi mencapai 49 juta metrik ton, tapi dikarenakan pengaruh iklim menurun di 47 juta metrik ton ini berpengaruh terhadap suplai,” kata Eddy. “Meski demikian, demand dari negara konsumen sawit terbesar seperti India, Tiongkok serta domestik masih tinggi,” imbuhnya.

Selanjutnya, kinerja program penelitian dan pengembangan di mana sejak 2015 hingga 2021 telah mendanai 234 riset yang melibatkan 840 peneliti dan 346 mahasiswa di 69 lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia dengan dana yang telah disalurkan sejumlah Rp 389,3 miliar.

Di tahun 2021 ini, BPDPKS akan lebih selektif dalam pendanaan dengan prioritas riset-riset yang berpotensi untuk mencapai komersialisasi dan dimanfaatkan langsung oleh industri sawit. Sementara untuk capaian program pengembangan SDM, sejak 2015 hingga 2021 telah melibatkan 9.679 peserta pelatihan dan 3.265 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dengan dana yang telah disalurkan sebanyak Rp 199,01 miliar.

Program promosi dan kemitraan juga mencatatkan capaian realisasi terbesar sejak BPDPKS didirikan di tahun 2021. Total capaian program promosi dan kemitraan sejak 2015 sampai 2021, yaitu dana tersalur sebesar Rp 318,5 miliar.

Program sarana dan prasarana juga telah mulai diimplementasikan pada 2021 dengan kerja sama dan sinergi yang baik antara BPDPKS, Direktorat Jenderal Perkebunan dan dinas-dinas perkebunan daerah dengan empat lembaga pekebun yang telah ditetapkan sebagai penerima sarana dan prasarana perkebunan berupa peningkatan jalan produksi, penyediaan benih, pupuk dan pestisida dengan total nilai sebesar Rp 21,1 miliar.

“Diharapkan capaian ini dapat terus ditingkatkan di tahun 2022 dengan dukungan seluruh stakeholder. Seluruh capaian ini tentunya tidak mungkin bisa diraih sendiri oleh BPDPKS, melalui dukungan dan sinergi yang baik dari seluruh stakeholder, tentunya tahun 2022 akan menjadi tantangan baru bagi industri sawit Indonesia dan BPDPKS khususnya untuk dapat mempertahankan kinerja dan capaian yang lebih baik,” ucapnya.

Terkait pengembangan bioavtur, BPDPKS lebih berperan terhadap pengembangan katalis dan uji kelayakan. Dan ke depan, belum ada ketentuan apakah ada insentif bioavtur, mengingat terjadi suatu gap cukup tinggi dari sawit dengan avtur. Para awak media juga sempat menanyakan terkait subsidi minyak goreng curah dikarenakan kini terjadi lonjakan harga.

“Soal subsidi minyak goreng curah BPDPKS harus ada arahan dari komite pengarah. Jumlah dan kepada siapa itu masih dalam pembahasan,” timpalnya.

Sedangkan ketika disinggung terkait lahan sawit baru serta wacana perpindahan ibu kota negara ke Kaltim, Eddy mengungkapkan, bahwa pemerintah sudah menetapkan moratorium tidak akan ada penambahan perkebunan sawit yang baru.

“Luas tutupan lahan sawit berada di 16,38 juta hektare, di mana 6,7 juta diperuntukkan bagi perkebunan sawit rakyat. Atau kurang lebih 42 persen dari seluruh cakupan dari perkebunan sawit nasional. Bila memang demikian, meski ada perpindahan IKN tentu tidak ada penambahan lahan sawit baru (di Kaltim) melainkan peremajaan sawit rakyat,” pungkasnya. (*/ndu/k15)