Banjir tahunan di kawasan ibu kota negara baru, Kecamatan Sepaku, disebabkan meluapnya beberapa daerah aliran sungai. Juga dipicu buruknya sistem drainase.

 

BALIKPAPAN-Banjir tahunan yang terjadi di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) menjadi atensi Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penyusunan rencana induk atau masterplan penanganan banjir di Kecamatan Sepaku dan sekitarnya, ditargetkan tuntas tahun ini, sehingga segera diusulkan untuk dianggarkan pembiayaannya.

Berdasarkan pengamatan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda, banjir tahunan di Kecamatan Sepaku, rutin terjadi di Desa Sukaraja, Desa Bumi Harapan, Desa Bukit Raya, dan juga Desa Tengin Baru. Itu disebabkan luapan beberapa sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai. Juga dipicu buruknya sistem drainase di beberapa desa. Selain itu, sebagian besar topografi Kecamatan Sepaku yang ditetapkan sebagai kawasan ibu kota negara (IKN) baru pada 2019, terletak di daerah datar di Teluk Balikpapan. Terutama di daerah selatan.

“Saat ini kami masih melaksanakan penyusunan masterplan penanganan banjir di wilayah Sepaku dan sekitarnya. Proses ini, nanti dilanjutkan dengan penyusunan detail desain. Baru nanti kami usulkan untuk dianggarkan pembiayaannya,” kata Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto kepada Kaltim Post, Kamis (30/12). Dia melanjutkan, perlu dilakukan penanganan pada sub DAS yang rawan banjir. Dari 13 sub DAS di Kecamatan Sepaku, ada 4 sub DAS yang memiliki catatan banjir. Yakni Sub Das Sepaku (7.194,43 hektare), Sub DAS Seluang (2.830,546 hektare), Sub DAS Tengin (6.951 hektare), dan Sub DAS Sanggai (5.460,15 hektare).

“Masterplan (penanganan banjir) tahun ini selesai. Konsepnya menahan air lebih lama di hulu, normalisasi sungai, serta mengamankan area dari risiko air pasang,” katanya. Harya Muldianto mengungkapkan, KIPP IKN yang berada di Desa Bumi Harapan memang diletakkan pada daerah dengan elevasi aman dari banjir. Terutama, terhadap banjir periode 100 tahunan. “KIPP aman dari banjir. Sedangkan di beberapa lokasi banjir, seperti Desa Bumi Harapan, Kelurahan Sepaku, Desa Tengin Baru, dan lainnya, nanti akan didesain untuk penyelesaian banjirnya,” sambung pria berkacamata ini.

Mantan kepala BWS Maluku Utara ini menyampaikan, tahun depan BWS Kalimantan IV belum mengalokasikan kegiatan penanganan banjir secara struktural di Kecamatan Sepaku.

“Hanya ada kegiatan satu kegiatan OP (operasional dan pemeliharaan) berkala di Sungai Sepaku. Untuk normalisasi alur. Dengan pagu (anggaran) sekira Rp 3 miliar,” terang Harya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menambahkan, penanganan banjir di Kecamatan Sepaku sepenuhnya menjadi kewenangan BWS Kalimantan IV Samarinda. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan drainase, kewenangan Pemkab PPU.

Sehingga Pemprov Kaltim tidak mengalokasikan anggaran kegiatan penanganan banjir maupun pembangunan drainase di Kecamatan Sepaku pada APBD 2022. “Tidak kami alokasikan, karena memang bukan wilayah kewenangan kami,” sebutnya kemarin.

 

Empat Desa di Sepaku Sempat Terendam

Sepanjang Desember 2021, beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, PPU tercatat mengalami banjir. Selain disebabkan hujan dengan intensitas tinggi, juga dipicu air laut pasang. Berdasarkan laporan Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, ada empat desa dan kelurahan yang mengalami banjir. Pada Jumat (17/12) lalu, ada tiga desa yang terendam banjir. Yakni Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, dan Kelurahan Sepaku. Kemudian pada Kamis (30/12), giliran Kelurahan Pemaluan yang diterjang banjir.

Hujan dengan intensitas tinggi pada Rabu (29/12), sekira pukul 21.00 Wita hingga dini hari, membuat air sungai meluap.

Kondisi tinggi muka air cenderung turun perlahan pada sore hari. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD PPU Marjani menerangkan, banjir yang terjadi di Kecamatan Sepaku, karena curah hujan tinggi bertepatan dengan pasang tinggi air laut. Sehingga, aliran air tertahan dengan kurun waktu sekira 2 jam. Dan menunggu air laut surut.

Apalagi saat ini, kondisi cuaca di seluruh Indonesia, mengalami fase cuaca ekstrem. “Jadi penyebabnya banjirnya seperti itu. Sehingga banjirnya tidak berlangsung lama,” katanya. Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD PPU Nurlaila menambahkan, drainase di sepanjang Jalan Provinsi di Kecamatan Sepaku, dari Desa Bumi Harapan sampai perbatasan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar), perlu mendapat perhatian khusus. Terutama di sekitar Kelurahan Sepaku, Desa Bukit Raya, dan Desa Tengin Baru.

“Karena gorong-gorong (drainase) di sana, yang juga berkontribusi, sehingga butuh perbaikan yang menyeluruh,” terang perempuan yang akrab disapa Lala ini. Perempuan berkerudung ini menambahkan, kondisi drainase di tiga Kecamatan Sepaku, yakni Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, dan Kelurahan Sepaku mengalami penurunan fungsi. Sehingga, debit air hujan, tak bisa ditampung dan membuat aliran air tumpah ke jalanan. “Kalau banjir sampai di jalanan, itu pasti karena gorong-gorongnya. Saluran drainase pembuang di wilayah jalan provinsi yang mengalami penurunan fungsi. Sehingga perlu mendapat perhatian,” pungkasnya. (kip/riz/k16)