Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa target pajak 2021 telah tercapai meski belum tutup tahun. Per 26 Desember, jumlah neto penerimaan pajak mencapai Rp 1.231,87 triliun. Namun, para pengamat mewanti-wanti pemerintah supaya prudent mengelola fiskal.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengapresiasi kinerja penerimaan pajak 2021. Capaian itu melebihi ekspektasi banyak pihak. Menurut dia, ada tiga faktor yang mengerek kinerja.

Faktor pertama adalah pemulihan ekonomi yang kuat. Itu didukung penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). PPN adalah motor penggerak kinerja penerimaan sepanjang tahun ini. ’’Kita ketahui, penerimaan PPN begitu responsif terhadap aktivitas ekonomi,’’ kata Fajry (30/12).

Faktor kedua yang mendorong kinerja penerimaan pajak adalah relaksasi. Fajry menyatakan bahwa relaksasi pajak yang efektif memicu multiplier effect. Pada akhirnya, penerimaan negara menjadi lebih besar.

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah pengawasan optimal oleh DJP. Pengawasan berjalan baik meskipun pada masa pandemi.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebutkan bahwa capaian penerimaan pajak itu dipicu low base effect. Sebab, aktivitas ekonomi mulai dibuka kembali. Juga, normalisasi permintaan ekspor dari mitra dagang utama.

Selain itu, target penerimaan pajak 2021 jauh lebih rendah ketimbang 2019. Data APBN 2019 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.332 triliun. Sementara itu, capaian tahun ini Rp 1.231 triliun. Artinya, pencapaian pajak saat ini lebih rendah 7,5 persen ketimbang Desember 2019.

’’Kita belum balik ke normal. Ekonomi belum bisa kembali seperti saat sebelum pandemi. Butuh waktu untuk kembali pulih. Pemerintah jangan lengah,’’ pesan Bhima.

Pemerintah, menurut dia, harus mewaspadai kenaikan harga komoditas yang masih menguntungkan Indonesia. Misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sawit dan batu bara. Pemerintah perlu mewaspadai efek ke inflasi dan belanja subsidi energi yang perlahan merangkak naik.

Pemerintah juga perlu mewaspadai tekanan pembiayaan utang. Artinya, beban bunga masih jadi ancaman fiskal. Per Oktober 2019, penerimaan pajak lebih besar daripada pembiayaan utang yang Rp 384,5 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak 2021 lebih rendah ketimbang yang mencapai Rp 608,2 triliun. (han/c12/hep)