BALIKPAPAN-Banjir yang melanda tiga desa di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membuat calon ibu kota negara (IKN) baru itu kembali disorot. Sekalipun, banjir tak berlangsung lama.

Hanya sekitar dua jam. Walau demikian, perencanaan penanganan banjir tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Terutama dalam tahapan pembangunan IKN baru nanti. Pemerhati sosial dan lingkungan hidup Kaltim Niel Makinuddin menerangkan, banjir pada umumnya disebabkan beberapa aspek. Saling memperkuat dan memperburuk kondisi. Adapun faktor utamanya adalah rasio tutupan lahan (forest coverage) yang rendah atau bahkan gundul. 

Akibat konversi kawasan hutan menjadi peruntukan lain. Seperti tambang, perkebunan skala luas, dan perumahan/pemukiman. Selain itu, sistem dan kapasitas drainase yang buruk dan dangkal. “Hal lainnya adalah sungai dan kanal alami yang mengalami nirfungsi atau ditutup (dimatikan),” katanya kepada Kaltim Post, Selasa (28/12).

Sementara aspek yang bisa memperburuk situasi adalah curah hujan ekstrem dan pasang tinggi (high tidal). Akan tetapi, curah hujan ekstrem dan pasang tinggi sifatnya tidak permanen. 

Menurutnya, itu merupakan fenomena yang kadang muncul masing-masing atau seperti saat ini, bersamaan. “Jadi perlu dicek data persisnya. Namun, kalau saya perhatikan, Kaltim pada umumnya sedang mengalami curah hujan ekstrem dalam sebulan belakangan ini,” terang pria yang bekerja di Yayasan Konservasi Alam Nusantara/YKAN ini.

Karena itu, jika melihat faktor tersebut, dia menilai, jika IKN baru tetap akan dibangun di lokasi saat ini (Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku), apapun rencana pembangunannya harus berbasis ilmu (science based). 

Termasuk memastikan informasi dan analisis yang akurat terkait neraca air, kondisi tutupan lahan, dan sistem drainase. Baik yang alami maupun buatan atau hasil rekayasa teknis. Seperti multi-purposes kanal buatan. Dari analisis tersebut, ucap laki-laki berkacamata itu, akan bisa menentukan rasio kawasan terbangun (fisik) dan ruang terbuka hijau. Serta sistem drainase buatan atau rekayasa untuk mengantisipasi aliran air dalam jangka panjang. Juga mengakomodasi faktor kondisi cuaca ekstrem, baik curah hujan maupun pasang tinggi. 

“Jangan sampai karena alasan politis mengalahkan teknis. Jangan hanya karena mau cepat selesai dan biaya rendah, malah mengabaikan ilmu, berupa data, informasi, kajian kritis, dan aspek teknis lainnya,” pesan Niel. Hal penting lainnya, lanjut dia, memahami peta sosial budaya ekonomi masyarakat di zona IKN maupun di sekitarnya. Seperti masyarakat adat atau masyarakat asli. Maupun masyarakat pendatang. Sehingga, perlu kajian mengelola proses sosial agar masyarakat tidak termarjinalkan. 

“Bagaimana aneka kearifan dalam mengelola lingkungan masyarakat. Yang diposisikan sebagai aset dan diperkuat keberadaannya,” lanjutnya. Selain itu, perlu kegiatan restorasi berbagai ekosistem dan kawasan yang rusak. Contohnya, lubang bekas tambang dan kawasan tidak produktif. Pemulihan alam, sebut dia, mesti dilakukan di kawasan inti IKN maupun kawasan penyangganya.

“Terutama kawasan yang masuk dalam satu hamparan bentang alam (landscape) IKN. Perlu diingat, alam punya “batas” sendiri (natural boundary). Dan tidak terpengaruh oleh batas administrasi atau politis (political boundary),” ungkapnya.  

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU Marjani menerangkan, banjir yang terjadi di Kecamatan Sepaku terjadi karena curah hujan yang tinggi. Juga bertepatan dengan pasang tinggi air laut. Apabila aliran drainase lancar, tidak akan terjadi banjir yang melebihi 10 jam. 

“Sejak dulu sampai saat ini, ya seperti itu kondisinya. Kalau banjirnya pagi, siang sudah surut. Akibat sungai di sana mengalami sedimentasi. Selain itu, ada gorong-gorong yang rusak,” katanya. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) PPU untuk diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, selaku perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di daerah. 

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD PPU Nurlaila menambahkan, karakteristik banjir yang terjadi di Kecamatan Sepaku tidak lama. Atau dengan kata lain, banjir segera surut atau tinggi muka air akan segera turun bersamaan dengan turunnya air laut. 

“Kalau air surut, otomatis aliran air juga akan turun ke laut. Jadi, penyebab banjirnya sebenarnya itu. Makanya, (banjirnya) enggak lama,” imbuhnya. Dia melanjutkan, saluran drainase yang sudah ada di Kecamatan Sepaku sudah cukup baik. Namun, dia berharap pembangunan infrastruktur ke depannya berbasis mitigasi bencana.

“Insyaallah, jika pembangunan IKN berbasis mitigasi bencana, hal-hal seperti banjir sudah menjadi pertimbangan teknis. Saat konstruksi dimulai,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Camat Sepaku Adi Kustaman menerangkan, dalam beberapa kali musibah banjir yang menimpa warganya, dirinya dihubungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pejabat pusat menanyakan kebenaran banjir.

“Saya menjawab ya betul. Banjir menimpa rumah-rumah sekitar sungai itu yang permukimannya di dataran rendah, tapi paling lama 2–3 jam sudah surut. Kondisi itu sudah berlangsung semenjak transmigrasi datang tahun 1975,” ungkapnya. “Saya tinggal di Sepaku hampir 30 tahun terakhir ini, dan mengamati banjir yang terjadi, tidak sampai 2 atau 3 jam kemudian surut,” sambung dia.

Merujuk pada laporan Pusdalops BPBD PPU pada Jumat (17/12), ada tiga desa yang terdampak. Yakni Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, dan Kelurahan Sepaku. Di mana, hujan yang terjadi sejak pukul 14.00 Wita, bersamaan dengan pasang air laut yang tinggi. Yang dimulai pada pukul 16.00–18.00 Wita.

Hal itu mengakibatkan air sungai meluap dan berdampak pada naiknya tinggi muka air pada beberapa halaman dan rumah warga. Terutama yang berada di wilayah rendah. “Kalau rawan banjir, seluruh daerah Kalimantan, Sumatra, dan Jawa rawan banjir. Karena memang kondisi saat ini, cuaca ekstrem. Dengan badai La Nina yang cukup panjang. Sampai Februari 2022 nanti,” tandasnya. (kip/riz/k16)