BALIKPAPAN-Rencana Pemerintah Kota Balikpapan membangun rumah sakit di Kecamatan Balikpapan Barat menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya terkait ganti rugi lahan milik warga yang terdampak pembangunan.

Setidaknya, ada tujuh kepala keluarga di Gang Perikanan, RT 16, Kelurahan Baru Ulu, yang menilai nominal ganti rugi lahan yang diberikan oleh Pemkot Balikpapan terlalu kecil. Kuasa hukum warga, Oki M Alfiansyah, mengatakan, warga berharap ada perubahan nilai appraisal.

“Ada yang hanya mendapat Rp 80 juta untuk bangunan dan tanah. Nilai ini tentu terlalu kecil, apalagi jika terkena pembangunan mereka mesti pindah dan membeli atau membangun rumah baru,” kata Oki.

Dia berharap ada pertemuan antara warga dan Pemkot Balikpapan untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi ini. Sebab, sejatinya warga sangat mendukung rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat.

Memang, sebelumnya sudah ada pertemuan antara Pemkot Balikpapan yang diwakili pihak Kelurahan Baru Ulu dengan warga. Hanya saja, pertemuan tersebut menemui jalan buntu.

Bahkan, warga belakangan mulai merasakan adanya teror, yang diduga dilakukan oknum. “Makanya mereka (warga) juga minta jangan sampai ada teror dalam bentuk apapun,” beber Oki.

Disinggung soal legalitas lahan milik warga, Oki memastikan semua punya alas hak. Selama ini, warga juga selalu taat membayar pajak.

“Jika memang nanti tidak ada titik temu, kami juga sudah siap membawa kasus ini ke ranah hukum,” jelas dia.

Sebagai informasi, Pemkot Balikpapan memang berencana membangun rumah  sakit di Kecamatan Balikpapan Barat. Pembangunan rumah sakit tipe C di atas lahan seluas 5.100 meter persegi ini dijadwalkan akan dimulai tahun depan.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dalam sebuah kesempatan meminta masyarakat berpartisipasi dalam rencana pembangunan rumah sakit di kawasan yang telah ditentukan. Apalagi, Rahmad menilai lahan tersebut  merupakan aset Pemkot Balikpapan, yang dibuktikan dengan sertifikat. (hul)