SANGATTA–Portal layanan darurat 112 resmi diterapkan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo-Perstik) Kutai Timur (Kutim). Masyarakat pun dapat menggunakan layanan call center itu dalam kondisi mendesak atau darurat.
Sebab, layanan darurat tersebut segera diinformasikan kepada masyarakat secara masif. Bahkan, sampai tingkat RT, sebagai nomor panggilan kegawatdaruratan maupun non-darurat bagi masyarakat Tuah Bumi Untung Benua. Bahkan, panggilan bebas pulsa garapan Diskominfo-Perstik itu melibatkan seluruh instansi vertikal terkait akan dilibatkan. Di antaranya, Polres Kutim, PDAM, PLN, Pemadam Kebakaran, dan BPBD.

Kadiskominfo-Perstik Kutim Ery Mulyadi mengatakan, Kutim kabupaten pertama di antara kabupaten lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim) yang menerapkan call center terpadu gawat darurat 112. Namun, untuk keseluruhan daerah kabupaten kota se-Kaltim, Kutim di urutan keempat yang menerapkan. Setelah Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

“Penerapan layanan kegawatdaruratan ini menjadi bagian dari peningkatan layanan pengaduan berbasis aplikasi. Masyarakat tidak perlu lagi mengingat nomor layanan darurat, seperti yang selama ini terjadi. 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat (emergency call center),” jelasnya.

Dapat menerima maupun menindaklanjuti permintaan pertolongan masyarakat yang membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. Misalnya yang berkaitan dengan kejadian kecelakaan, bencana, kebakaran, gangguan binatang buas, dan situasi lainnya.

“Kami komitmen. Makanya dibentuk tim layanan center 112 yang telah dibekali pelatihan penanganan laporan kegawatdaruratan. Operator akan melayani 24 jam. Jika ada panggilan, petugas itu yang akan meneruskan kepada instansi vertikal yang dibutuhkan masyarakat. Terutama yang bersifat mendesak dapat ditindaklanjuti lebih cepat,” katanya.

Saat ini, layanan tersebut dipusatkan di kantor Diskominfo-Perstik. Namun, terkoneksi kepada tim pelaksana perangkat daerah yang tahun ini terfokus di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD dan RSUD Kudungga Sangatta. Awal penerapan program, baru tiga instansi atau OPD yang tergabung.

“Tetapi ke depan akan dikembangkan lebih banyak instansi terkait lainnya. Termasuk pihak kepolisian. Saya harap, dapat menjadi pusat pengaduan seluruh masyarakat Kutim. Bukan hanya sebagai penerima pengaduan, tetapi harus benar-benar memberikan solusi maupun pelayanan kepada masyarakat secara luas. Ini panggilan darurat bebas pulsa,” ucapnya. (dq/rdh/k8)