TANJUNG REDEB–Pita penggaduh di Jalan Pangeran Diponegoro yang sempat terpasang pada 25 Desember kemarin, saat ini telah dibongkar oleh Dinas Perhubungan Berau, hal ini karena terkait izin dan dianggap membahayakan masyarakat.

Menurut Jeri, pengendara roda dua, dirinya kaget karena tiba-tiba ada pita penggaduh di lokasi tersebut, terlebih jika pada malam hari, kondisinya gelap, pengendara yang tidak mengetahuinya bisa saja celaka. “Sempat kaget juga, kan itu jalanan lurus ya, dan gelap juga, menurut saya berbahaya dan sebaiknya dibongkar saja,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Dishub Berau, Frisko Rolizar Hakim menuturkan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berwenang memasang perlengkapan jalan termasuk seperti markah, rambu lampu termasuk pita penggaduh itu kewenangan Dishub, tapi untuk kondisi yang tidak spesifik di jalan lurus bisa ditentukan melalui forum lalu lintas yang leding sektornya tetap berasal dari Dishub.

“Kita butuh rekomendasi dari kepolisian, misalnya di lokasi itu disebut rawan kecelakaan berarti kan harus ada datanya berapa kali terjadi kecelakaan, itu ranahnya Satlantas Polres Berau,” paparnya.

Dia menjelaskan, untuk menentukan lokasi penempatan pita penggaduh itu wewenangnya dari Dishub tapi juga ada koordinasi dengan kepolisian lewat forum. Diakuinya, untuk yang di Jalan Pangeran Diponegoro bukan Dishub yang memasang bahkan tidak ada koordinasi, dan dapat info dipasang pada 25 Desember pagi. Kemudian baru Satlantas melakukan koordinasi, akhirnya disepakati standar baik itu dari material yang digunakan maupun jarak yang dianggap membahayakan pengguna jalan khususnya roda dua.

“Makanya kita putuskan untuk dibongkar. Kita bongkar lah hari ini bersama dari DPUPR, Satlantas dan Dishub. Dari jam 10 tadi dibongkarnya,” terang dia. Masyarakat boleh meminta pemasangan pita penggaduh di lingkungannya, tetapi harus bersurat secara resmi kepada Dishub, ia mengaku akan melakukan evaluasi layak atau tidak lokasi tersebut dipasang pita penggaduh. Jelas tidak bisa langsung pasang, karena dibutuhkan analisis lalu lintas lebih dulu.

“Berdasarkan aspek hukum ada sanksinya tapi kita anggap saja ini sebagai pembelajaran karena ketidaktahuan aturan yang ada,” pungkasnya. (hmd/rdh/k8)