BENARKAH DPC Organda PPU tidak diundang pada rapat penetapan rute? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) PPU Akhmad saat dihubungi Kaltim Post membantah apabila disebut tidak melibatkan Organda. “Kalau tidak salah yang hadir pada rapat sekretarisnya. Mungkin yang hadir di rapat tidak menyampaikan ke sopir. Kenapa sopir tidak diundang karena berisiko, pandemi Covid-19 belum berakhir apalagi ada info masuk selain corona,” kata Kadishub PPU Akhmad.

Berkaitan tuntutan Organda tentang pembangunan terminal tipe B, dia menjelaskan, status lahan terminal saat ini masih dalam bentuk surat keterangan tanah (SKT). Namun, SKT sudah diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) PPU sekira dua bulan lalu untuk ditingkatkan menjadi sertifikat.

Setelah jadi sertifikat kemudian mengikuti tahapan untuk diserahkan ke Dishub Kaltim sebagai landasan dimulainya pembangunan terminal tipe B. “Tentu tidak serta-merta keluar juga sertifikatnya dari Perkim. Sekiranya ada tahap evaluasinya dan kajiannya juga memerlukan waktu yang agak cukup,” ujarnya.

Biasanya, kata dia, sebelum diterbitkan sertifikat, Perkim mengumumkan tiga bulan dan dikorankan selama tiga kali berturut-turut tentang lahan persiapan pembangunan terminal tipe B. “Apabila tidak ada sanggahan dari masyarakat atau siapa pun maka otomatis lahan tersebut milik sepenuhnya pemkab,” jelasnya.

Lalu, soal usulan BBM subsidi, dia mengatakan, usulan itu salah alamat. Semestinya, lanjut dia, usulan itu diajukan ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) PPU. Bukan ke Dishub. “Selanjutnya untuk kir kendaraan sudah berbasis digital, sehingga tidak ada lagi bersentuhan dengan petugas,” katanya. (ari/far/k8)