Puluhan sopir angkutan umum di Penajam Paser Utara (PPU) berencana menggelar aksi unjuk rasa, Senin (27/12).

 

PENAJAM–Rencana ini menyusul terbitnya surat keputusan (SK) yang mengatur penetapan batas wilayah operasi angkutan umum dalam daerah Kabupaten PPU tertanggal 21 Desember 2021. Dalam surat keputusan tersebut diatur sembilan trayek dengan sembilan jurusan.

Salah satunya, trayek nomor 1 jurusan Pelabuhan Penajam-Pasar Nenang-RSUD-Perum Korpri dengan angkutan warna putih-kuning dengan panjang trayek 10 kilometer. (lihat grafis)

Sekretaris DPC Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) PPU Amiruddin Lambe, kemarin, mengatakan ancaman demo dipicu karena penetapan rute sepihak pemerintah daerah. Tidak melibatkan sopir, perseroan terbatas (PT), dan Organda. “Penetapan trayek dilakukan seperti otoriter tanpa melibatkan para pihak,” kata Amiruddin Lambe. Dia mengatakan, Organda keberatan karena tidak ada pemberitahuan dan mengetahui penetapan rute baru tersebut melalui handphone. “Rencananya sopir angkutan demo untuk membatalkan SK tersebut. Dan bukan itu saja. Tetapi banyak yang lain juga seperti masalah kir dan tarif baru,” kata dia.

Dia mengatakan, DPC Organda PPU telah mengirim surat ke Dinas Perhubungan (Dishub) PPU tertanggal 12 Desember 2021 sebelum SK rute diteken. Ada tiga hal. Usulan kenaikan tarif, tuntutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk sopir angkutan umum, dan pembangunan terminal tipe B yang hingga kini belum ada tindak lanjut pemerintah daerah. Sedangkan Dishub Kaltim sudah lama menyatakan kesiapannya membangun terminal yang representatif di atas terminal yang ada sekarang di Penajam.

Berkaitan tarif yang diusulkan DPC Organda PPU masing-masing untuk rute dalam kota dimulai dari Pelabuhan Penajam. Yakni, Pelabuhan-Terminal Rp 5 ribu, Pelabuhan-Pemkab Rp 7 ribu, Pelabuhan-Giri Mukti-Petung Rp 15 ribu, dan luar kot