PENAJAM-Pro dan kontra terhadap rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) tetap menggelinding hingga kini. Perkumpulan Keluarga Besar Suku Kalimantan (PKBSK), organisasi terdiri dari berbagai lintas suku asli Kalimantan, agama, dan budaya, turut angkat bicara.

“Kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan karena IKN ada di Kaltim. Oleh sebab itu, kami sangat mendukung pemerintah 100 persen agar IKN cepat terealisasi. Dan RUU IKN segera disahkan, ini sangat dinantikan kita semua,” kata Ketua Umum DPP PKBSK  Thresia Hosanna, kemarin.

Kendati demikian, kata Thresia Hosana yang didampingi Sekretaris Umum PKBSK Rudiansyah, pembangunan IKN harus melibatkan semua elemen dalam pembangunannya, dan jangan hanya dijadikan sebagai penonton. Melibatkan masyarakat setempat baik itu dalam pekerjaan, proyek sesuai kemampuannya masing-masing. “Libatkan kita dalam Badan Otorita, karena kami juga orang-orang  pintar, cerdas dan banyak sarjana  yang  memiliki daya saing yang dapat diperhitungkan. Budaya  asli Kaltim, berupa ukiran Kalimantan, lagu-lagu daerah, dan pelaku budaya harus diperhatikan dan dikembangkan jangan sampai punah dan tergerus zaman,” tuturnya.

Dikatakannya, dengan adanya IKN di Kaltim maka pemerataan pembangunan dapat dirasakan masyarakat, baik di Pulau Jawa dan luar Jawa.

Sementara itu, Ketua DPC PKBSK PPU Joni menambahkan, ia mengajak semua elemen masyarakat untuk menyambut dan mendukung bersama-sama terkait pemindahan IKN di Kaltim. “Saya meyakini dengan pemindahan IKN di Kaltim pasti berdampak positif bagi perekonomian warga dan masyarakat suku asli Kalimantan. Kami sudah siap untuk saling berkompetisi dengan sumber daya manusia yang juga sangat mumpuni di bidangnya masing-masing,” kata Joni.

Menurut dia, pemindahan IKN di Kaltim oleh Presiden RI Joko Widodo dipastikan berlaku adil dalam segala hal, apalagi terkait adat-istiadat setempat. “Dan saya meyakini berdirinya IKN di Kaltim mengacu pada peribahasa di mana bumi dipijak di situlah langit dijunjung,” ujarnya.

DEMO TOLAK IKN

Sejumlah tokoh adat Paser yang dimotori Lembaga Adat Paser (LAP) PPU menyatakan tegas menolak IKN dengan catatan apabila tidak melibatkan tokoh adat dalam proses-proses IKN. Ketua DPD LAP PPU Musa yang memimpin rapat penolakan di Sepaku, Selasa petang pekan tadi, menegaskan, penolakan bukan bagian dari pemecah persatuan suku bangsa. Tetapi, agar pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap keberadaan masyarakat adat di IKN, yang selama ini ia anggap dikesampingkan pada proses IKN.

Musa juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap statement pejabat daerah yang seolah-olah mengatakan tidak ada masyarakat adat dalam ring utama IKN, terutama keberadaan hak ulayat tanah adat. Dalam rapat yang dihadiri sejumlah tokoh adat Paser itu juga disepakati rencana unjuk rasa menolak IKN pada dua tempat. Yaitu, di gedung DPRD PPU dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, 29 Desember 2021. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) PPU Helena Lin Legi menyerukan kepada pemerintah daerah dan pusat agar memberi perhatian kepada aspirasi warga adat ini.(ari/far/k15)