TANJUNG REDEB–Persoalan ganti rugi lahan SMP 1 Bidukbiduk sudah masuk ke telinga Wakil Bupati Berau Gamalis. Bahkan, uang muka yang diminta oleh ahli waris sebesar Rp 100 juta sudah ada. Tinggal menunggu pencairan.

Menurut Gamalis, anggaran tersebut bukan dana pribadi Bupati atau Wakil Bupati, melainkan uang negara. Sehingga ada progres yang harus dilalui. "Sudah kita anggarkan, tinggal keluar uangnya. Lalu kita berikan dan sekolahnya dibuka,” katanya.

Dia berharap, pihak ahli waris mau bersabar dan meminta membuka dulu sekolah tersebut. Karena ini menyangkut pendidikan anak-anak di Bidukbiduk. “Tolong bisa dimengerti, karena uang sudah siap. Kan mereka minta uang muka dulu. Pemerintah kalau mengeluarkan anggaran ada mekanismenya, tidak bisa sembarangan. Ini uang sudah ada, tinggal cara mengeluarkannya seperti apa,” paparnya.

Dijelaskan Gamalis, untuk menganggarkan pergantian rugi lahan tersebut, akan diupayakan secepatnya, mengingat kebutuhan pendidikan sangat penting. Terlebih saat ini sudah menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas.

"Semua kan ada prosesnya. Bukan langsung cair begitu saja, kita juga menunggu kapan itu cair,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Suprianto menuturkan, untuk pergantian lahan menggunakan uang muka atau down payment tersebut, tidak ada payung hukum yang mengatur. Sehingga untuk pemberian DP sulit dilakukan. “Peraturan daerahnya apa, kan tidak ada. Dadi susah skema DP itu,” singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, permasalahan SMP 1 Bidukbiduk yang disegel sejak Oktober lalu, hingga kini tak kunjung selesai. Pihak ahli waris lahan sekolah meminta Pemkab Berau memenuhi dua tuntutan mereka. Yakni, membayar uang muka Rp 100 juta sebagai bentuk kompensasi.

“Serta surat pernyataan yang membenarkan kalau pemkab akan membebaskan lahan sekolah itu pada 2022  ,” terang Camat Bidukbiduk Abdul Malik, mengutip keterangan ahli waris.

Permintaan dari ahli waris telah diserahkan kepada OPD terkait, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Menurut dia, permintaan uang muka susah dipenuhi, mengingat aturan terkait anggaran pemerintah tidak fleksibel dan membutuhkan pertimbangan sejumlah pihak.

"Susah jika diminta uang muka, berbeda kalau menyangkut individu atau pihak swasta, itu mudah saja. Ahli waris menegaskan jika kedua tuntutan tersebut dikabulkan, maka segel akan dilepas," pungkasnya.

Penyegelan sekolah menengah pertama ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Pendidikan SMP, Dinas Pendidikan Berau Adang Salik. Sekolah tersebut sudah didirikan sejak 1983. Hanya saja dia belum mengetahui secara pasti apakah ahli waris tersebut memiliki sertifikat tanah atau tidak. “Aneh saja, jika memang dibangun puluhan tahun lalu dan Dinas Pendidikan tidak menyelesaikan surat-menyuratnya,” jelas dia.

Akan tetapi, menurut informasi yang diterima, lahan SMP tersebut merupakan hibah dari orangtua ahli waris yang saat ini sudah meninggal. Seusai menerima hibah saat itu, pemerintah daerah melalui Departemen Pendidikan saat itu bergerak dengan membangun gedung SMP tersebut. (hmd/ind/k8)