SANGATTA–Kebijakan pemerintah pusat yang segera mempekerjakan pegawai pemerintah perjanjian kerja (P3K), bakal diimplementasikan Pemkab Kutim. Proses seleksi pun sudah dilaksanakan tahun ini. Namun, tidak menafikan tenaga kerja kontrak daerah (TK2D), yang selama ini sudah lama mengabdi dan berkontribusi melayani masyarakat.

Sehingga, terus berupaya agar para honorer yang kontraknya diperbarui setiap tahun itu bisa menjadi P3K. Caranya adalah dengan meminta tambahan kuota penerimaan P3K. "Jadi, bisa menambah kesempatan TK2D memperebutkan kursi formasi P3K," kata Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang.

Politikus Golkar itu memastikan, pihaknya akan meminta sebanyak-banyaknya kuota P3K tahun depan. Agar peluang lulus TK2D semakin besar. Sehingga memiliki status yang jelas sebagai pegawai Pemkab Kutim. "Regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam penerimaan P3K menjadi persoalan untuk TK2D Kutim," sebutnya

Sebab, syarat mendaftar ujian bisa dari peserta umum. Artinya, pendaftar bukan hanya TK2D. Kasmidi menyayangkan hal itu. Menurut dia, TK2D Kutim mesti beradu nasib dengan peserta yang mungkin memiliki kemampuan akademi lebih baik.

"Tapi kurang memiliki pengalaman dalam bekerja. Harusnya menjadi pertimbangan," tuturnya.

Sejauh ini, TK2D di Kutim mencapai 6 ribu lebih dan dianggap terlalu banyak. Dia berharap, melalui program P3K, dua atau tiga tahun ke depan masalah tersebut dapat diatasi. 

"Artinya TK2D Kutim bisa lulus dan menjadi P3K. Mungkin sebagai CPNS saat lowongan dibuka. Sehingga seluruh pegawai memiliki status yang jelas. Jadi, kalau benar-benar mau jadi pegawai Kutai Timur, buktikan dulu kinerjanya," pungkas dia. (dq/ind/k8)