Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) gelar konsultasi publik Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Hal tersebut guna menyosialisasikan rencana pembangunan IKN, sekaligus mendapatkan masukan dari akademisi.

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan, pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur akan tetap memperhatikan masyarakat lokal.

”Dalam pemindahan ibu kota, kita tidak berpindah di ruang hampa, ruang kosong. Di Kalimantan Timur sudah ada saudara kita yang tinggal. Kalimantan Timur ini beragam. Kita mengembangkan IKN menjadi kota dunia untuk semua, karena kita mengantisipasi pengembangan dunia yang sangat cepat dari sisi budaya,” kata Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando Wanggai seperti dilansir dari Antara.

Kementerian PPN/Bappenas pun terus memastikan pemindahan dan pembangunan IKN melibatkan semua pihak dan memberikan ruang inklusif bagi publik. Velix mengatakan, hasil diskusi dan masukan dari konsultasi publik akan menjadi bahan pendalaman untuk menyempurnakan RUU IKN. Salah satunya untuk memastikan pembangunan IKN yang inklusif dan membangun masyarakat di Kalimantan Timur.

”Kita akan melihat aspek perencanaan sosial, ekonomi, dan ekologi, melalui penerapan green economy yang menempatkan konsep ekonomi, ekologi, dan sosial secara bersamaan. Kita akan membuat social planning sebelum perencanaan ekonomi dan fisik,” ujar Velix.

Selain itu, rencana pembangunan IKN diharapkan tidak hanya memberikan manfaat di Kalimantan Timur, tetapi juga wilayah di sekitar Kalimantan, termasuk pulau lain di kawasan timur Indonesia.

Untuk itu, konektivitas antar wilayah diperlukan sehingga tercipta rantai pasok yang dapat mendorong ekonomi, baik di Kalimantan Timur, maupun wilayah penyangga lainnya. ”Ketika kita ingin mendorong pertumbuhan wilayah, konektivitas menjadi hal yang penting. Saat ini kami sudah membuat rencana pembangunan enam kluster ekonomi di kawasan lain, seperti Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” tutur Velix.

Menurut dia, hal itu sejalan dengan tujuan pembangunan IKN untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, sehingga poros pembangunan ekonomi dan sosial tidak lagi hanya di Indonesia bagian barat saja, tetapi juga Indonesia bagian timur.

”Kami optimistis bangun komunikasi politik dengan DPR dan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai. Ini merupakan keputusan sejarah bagi masa depan bangsa Indonesia,” kata Velix.

Dia menambahkan, pemindahan ibu kota negara setelah disetujui akan menjadi keputusan bersama antara pemerintah dan DPR. ”Pemerintah berencana memindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada semester I 2024,” jelas Velix.

Pemerintah berencana membangun ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur dengan lahan seluas 256 ribu hektare (ha). Lahan tersebut akan dibagi untuk kawasan inti atau pusat pemerintahan sekitar 56 ribu ha dan pengembangan IKN sekitar 199 ribu ha.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto mengatakan, pemerintah bisa belajar dari negara-negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota negara. ”Jadi kita bisa lihat mana yang berhasil mana yang tidak,” kata Dartanto. 

Dengan pindahnya ibu kota negara akan terjadi pemerataan ekonomi yang saat ini hanya terpusat di Pulau Jawa.

Guru Besar Sosiolog UI Paulus Wirutomo mengatakan, membangun manusia adalah membangun masyarakat. Pindah dari Jakarta yang kondisi sosial budaya tidak ideal maka pindah seharusnya bisa menjadi masyarakat yang baik.

Dia berharap agar jangan tekankan pada sektor tertentu dan fisiknya. Kehidupan sosial diperhatikan dari sekarang. Bangun masyarakatnya dengan elemen dasarnya struktural sosialnya sehingga terjadi keseimbangan tatanan sosial. ”Jika terjadi kesenjangan kita akan gagal,” ucap Paulus.

Dengan pindahnya ibu kota negara, menurut Paulus, terjadi konservasi budaya. Jadi seharusnya budaya masyarakat asli dimajukan setara dengan budaya modern. Pemerintah juga memberikan pengembangan yang kuat soal budaya, jangan sampai terjadi akulturasi budaya di mana budaya pendatang yang dominan. ”Jadi seharusnya terjadi asimilasi di mana pencampuran budaya yang seimbang dan harmonis, jadi perlu atensi yang kreatif,” papar Paulus. (jpc)