SAMARINDA–Mursidi, pemilik dua bangunan yang sempat bersikeras tidak setuju terhadap hasil penilaian nilai ganti rugi lahan miliknya di sungai mati, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, akhirnya melunak.

Rabu (22/12), di hadapan sejumlah warga dan petugas dari Dinas Pertanahan Samarinda, pria paruh baya itu menandatangani persetujuan atas hasil nilai ganti rugi yang telah dinilai tim appraisal (kantor jasa penilai publik/KJPP).

Kepala Bidang (Kabid) Keagrariaan Dinas Pertanahan Samarinda Yusdiansyah menerangkan, dalam penandatangan persetujuan kemarin, Mursidi telah membawa dokumen identitas diri serta fotokopi buku rekening sebagai syarat pencairan dana ganti rugi. Sehingga, pada hari yang sama, proses administrasi langsung dikerjakan pihaknya untuk diproses ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda. “Paling lambat dua–tiga hari ke depan sudah cair,” ucapnya.

Sementara itu, terhadap dua bangunan milik Mursidi, Yusdiansyah menyebut sudah meminta tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda bersama TNI untuk membantu pembongkaran. Sedangkan satu bangunan diberikan waktu paling lambat Jumat (24/12) mendatang untuk menyelesaikan pembongkaran. “Itu berdasarkan arahan dari tim TNI selaku pelaksana di lapangan,” ucapnya.

Dia menambahkan, dengan setujutnya Mursidi, tahap pembebasan lahan di sungai mati dinyatakan rampung sepenuhnya, meliputi 24 bangunan dengan 22 pemilik, dengan total anggaran yang telah digelontorkan Rp 3,4 miliar. Sementara itu, 2022 mendatang, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Samarinda bahwa OPD tersebut berencana melanjutkan pembuatan dokumen perencanaan normalisasi sungai mati sisi Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang.

“Kami juga mengarahkan untuk membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) untuk mengetahui detail rencana pekerjaan fisik yang akan digarap, sehingga dapat menyesuaikan dengan rencana pembebasan lahan,” tutupnya. (dns/dra/k8)