CATATAN: Faroq Zamzami

(Pemred Kaltim Post)

 

BAGI kita para perantau, kok kita, saya saja kali, Samarinda tak hanya kerap dipenuhi genangan setelah hujan tapi juga kenangan. Selalu memanggil-manggil untuk pulang. Padahal merantaunya cuma sejauh lemparan batu. Hanya beda kota masih di provinsi yang sama. Empat-lima jam perjalanan juga sampai.

Apalagi setelah ada jalan tol. Kota kelahiran memang begitu, selalu bikin rindu. Rindu akan tempat-tempat dulu kita tumbuh, yang penuh cerita sedih, senang, dan lucu. Rindu akan jalan itu-itu saja yang dilalui ribuan kali, dulu, saat ke sekolah, kemudian ketika berkuliah.

Jalan Pramuka dan Suwandi dengan aneka kuliner dan geliat kehidupan mahasiswanya, membuat perantau yang ada ikatan dengan dua titik itu, dulu, selalu ingin ke sana, bernostalgia.

Mendatangi lagi warung-warung makan yang dulu, saat saya kuliah banyak yang harganya masih di bawah Rp 10 ribu. Bahkan ada warung langganan mahasiswa yang seporsi hanya Rp 3.500 dengan ikan yang sudah ayam dan nasinya portugal (porsi tukang gali). Sudah bisa ditebak ‘kan di mana warung ini?

Atau kenangan tentang teman-teman yang tumbuh bersama saat masih bocah, ribut kala main keleker, yang debatnya bikin muncul urat leher. Cuma gara-gara garis. Baru berhenti kalau salah satu teman yang lebih senior dan tidak ikut ribut, nyeletuk, “Sudah-sudah kada jadi baras jua (Sudah-sudah tidak jadi beras juga)”.

Debat pun terhenti dan akhirnya kedua bocah akrab lagi, besok-besok juga sama-sama menjelajah mencari pedak di kebun orang atau memancing ikan baung di Sungai Mahakam. Oh iya, atau yang ini, nongkrong di Tepian Mahakam, akh, ini semua orang yang pernah tinggal di Samarinda pasti punya kenangan tersendiri.

Apalagi bagi sejoli, tepian pasti punya cerita tersendiri. Dari yang indah hingga yang sial. Atau ini juga, kerap menemukan pelanggaran lalu lintas di jalan yang membuat kita hanya melihat dan tidak heran. Kalau sampai tebersit perasaan heran, tiba-tiba akan teringat kalimat meme ini yang identik dengan mantan wali kota Samarinda, “Hanyar kah ikam di Samarinda (Baru kah kamu di Samarinda)”.

Belum lagi tentang makanannya. Nasi kuning. Mihun. Di Kaltim, agaknya tak ada kota dengan menu nasi kuning yang variatif dan beragam pilihan selain Samarinda. Dari pagi hingga malam. Bahkan nasi kuning malam di Jalan Lambung Mangkurat sudah jadi destinasi wisata ibu kota provinsi ini.

Begitu juga mihun. Kalau pulang ke Samarinda, saya selalu menyambangi acil mihun yang dulu sering saya beli di sana saat istirahat, kala masih SD. Sayangnya, beberapa waktu lalu acil itu tak lagi jualan mihun. Sudah lama dia hanya jualan kue-kue basah.

Mihun dihapusnya dari daftar menu dagangan, padahal itu yang paling enak. Entah kenapa. Mungkin karena dia sudah beranjak sepuh. Di Penajam atau di Balikpapan Utara, jarang sekali saya menemukan mihun dalam daftar menu acil-acil penjual sarapan.

Kita di Samarinda tumbuh erat dengan nasi kuning dan mihun. Dua menu itu akan berpadu indah dengan kue untuk-untuk isi kelapa yang disebut inti. Amboi. Kota ini memang selalu menarik-narik untuk pulang. Tapi, begitu sudah pulang, kepala tiba-tiba dihantam beban. Berat, seberat pejabat memikirkan masalah negara. Itu pun kalau mereka memikirkan. Kalau mereka memang mikir, masalah “remeh-temeh” yang akan saya beber di bawah ini mestinya sudah tuntas sejak lama.

Ada secuil noda dari kotaku yang masih seperti dulu. Hal yang tak pernah dirindukan untuk bertemu kembali tiap pulang ke Kota Tepian. Debu dan jalan rusak. Soal banjir, itu juga, tapi kali ini saya hanya ingin menyoal debu. Mengapa, karena soal ini, kelihatannya, kalau dikerjakan, bukan masalah yang besar. Dan kalau benar-benar dikerjakan juga tak perlu banyak anggaran.

Yang diperlukan kepeloporan. Gerakkan instansi yang potensial menuntaskan masalah ini, dan gandeng organisasi kemasyarakatan (ormas). Kita juga mau lihat ormas-ormas di Samarinda rutin tiap Jumat membersihkan parit, menyapu jalan, atau memunguti sampah. Karena saya yakin salah satu tujuan ormas adalah memberi kontribusi positif di tengah masyarakat dan hadir menjadi solutif dalam beragam permasalahan publik.

Oke misalnya secara reguler untuk kebersihan kota, termasuk menghilangkan debu, sudah ada yang bertugas. Sudah ada dinas yang menangani. Sudah lengkap struktur, sumber daya manusia (SDM), hingga peralatannya.

Misalnya, sudah punya kendaraan pengisap debu. Kalau ini harus dievaluasi, apakah beroperasi reguler dan maksimal menuntaskan masalah perdebuan di kota ini? Dulu secara reguler, kendaraan itu mondar-mandir di Jalan Juanda, Antasari, dan Kesuma Bangsa.

Kini jarang terlihat. Dan itu pun, dulu, “mainnya” hanya di kota, tak pernah ke pinggiran. Loa Bakung dan Loa Buah misalnya. Dan tentu saya juga harus memberi apresiasi kepada penyapu jalan yang menjadi ujung tombak kebersihan kota. Tapi, jika kondisinya masih begitu banyak butiran debu, dan itu terjadi sudah sejak lama, tentu pemerintah daerah harus mengeluarkan solusi yang keluar kotak. Solusi yang tak biasa demi menghilangkan debu dari jalan-jalan di Samarinda.

Baru-baru ini, saya pulang ke Samarinda. Lewat jalan tol tembus ke Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu). Saat baru keluar dari mulut jembatan, sisi Loa Buah, kita akan disapa mesra dengan jalan rusak berbatu dan berdebu. Yang selalu macet karena antrean kendaraan besar.

Itulah jalur yang selalu dilalui truk-truk dari dan ke luar kota. Jalan rusak yang menjadi salah satu pemicu munculnya debu. Pemicu lainnya, truk-truk yang bodi dan bannya kotor, tertempel lumpur yang tadinya basah kemudian mengering, lalu berjatuhan ke jalan.

Bayangkan berapa banyak truk dengan ban dan bodi berlumpur kering mengotori jalanan, hilir-mudik tiap hari. Pemicu lainnya lagi, jalan utama yang mendapat sentuhan perbaikan, tidak diikuti dengan pembuatan trotoar dan peremajaan drainase. Jadi jomplang.

Lihat saja di Loa Bakung, sepanjang Jalan KH Mas Mansyur, jalan yang disemen jadi lebih tinggi dengan permukiman warga di pinggirnya. Sementara tak ada trotoarnya. Kondisi itu terlihat sampai Sungai Kunjang. 

Juga jalan-jalan dekat Gedung DPRD Kaltim di Karang Paci. Badan jalan lah yang seiring waktu, kedua sisinya akan tertutup debu. Sehingga seolah-olah menjadi trotoar. Selain itu, debu jalan secara bertahap jatuh ke parit dan memicu sedimentasi.

So, sudah bisa ditebak, nanti-nanti jadi banjir. Saya tumbuh di Loa Bakung sejak PT Hartati Jaya Plywood dulu jaya-jayanya. Tak pernah kami mendengar, melihat, dan merasa, ada banjir di Loa Bakung. Paling-paling dulu air sungai yang naik sampai halaman rumah itu pun hanya nyantap kata orang Samarinda atau numpang lewat. Dan kami menyebutnya air pasang. Setidaknya, fenomena alam itu terjadi setahun satu hingga dua kali. Kini, Loa Bakung juga dilanda banjir bahkan berlumpur.

Saya membayangkan pemerintah kota mengambil langkah tak biasa dalam menuntaskan masalah debu di kota ini. Ini gambaran saya. Misalnya, melibatkan petugas pemadam kebakaran dengan alat pemadamnya yang bisa menyemprotkan air dengan tekanan tinggi. Kemudian, dibuat agenda pada hari tertentu bikin gawe besar siram-siram debu per kecamatan. Khususnya kecamatan-kecamatan di pinggiran, yang berbatasan dengan daerah lain, yang banyak truk besar melintas.

Airnya melimpah ambil dari Sungai Mahakam. Semua dilibatkan. Camat, lurah, hingga ketua RT dan warga, yang wilayahnya akan disemprot. Dipetakan per kawasan. Setelah pemetaan tuntas, pihak yang dilibatkan sudah terdata, tinggal eksekusi. Libatkan juga pengusaha, khususnya yang berada di sekitar kawasan dan pemilik kendaraan besar yang kerap melintas. Pengusaha yang peduli tentu mau mengeluarkan anggaran mereka untuk kerja bersih-bersih itu, dan pemerintah tak harus keluar duit.

Kemudian buat aturan wali kota kendaraan kotor dilarang masuk kota. Lengkap dengan instrumen sanksi. Sejurus dengan itu, kalau perlu, di tiap jalan-jalan masuk siapkan kompresor dan petugas yang kerjanya khusus untuk membersihkan kendaraan yang kotor. Sehingga tidak membawa kotoran yang melekat masuk kota kemudian bertebaran di jalan.

Kalau wali kota atau wakil wali kota sedang fokus pada tugas lain, misal penanganan banjir dan penataan Sungai Karang Mumus, tunjuk jajarannya sebagai penanggung jawab menjalankan program ini, agar semua bisa jalan bersamaan.

Sebenarnya, di pemerintahan, aneka permasalahan kota sudah ada instansi yang menangani. Sudah ada struktur dari tingkat bawah hingga atas yang bertugas. Sudah ada pembagian tugasnya. Tapi, jika masalah, seperti debu ini tak mampu dituntaskan, berarti harus membuat kebijakan keluar kotak. Kebijakan tak biasa demi terwujudnya kebersihan kota. (rom/k15)