SAMARINDA–Praktik mengakali dokumen kalori batu bara begitu kentara diperbuat Hartono. Terdakwa korupsi royalti pertambangan itu, mengakali setiap laporan transaksi penjualan batu bara menggunakan nama CV Jasa Andhika Raya (JAR). Hal itu terungkap ketika verifikator dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, memberikan keterangan secara virtual.

“Dia menggunakan laporan penjualan yang sama, majelis,” ucap Adit Noviaji ketika bersaksi, Senin (20/12). Lewat akun e-PNBP (Pendapatan Nasional Bukan Pajak) milik CV JAR yang diverifikasinya, Hartono melakukan 14 transaksi sepanjang 2019. Namun, semua transaksi itu dibuat dengan rentang waktu berdekatan. Memang hal itu tak jadi persoalan ketika semua mekanisme terpenuhi.

Nah, dalam kasus ini, dari 14 transaksi itu, hanya enam yang ditindaklanjuti terdakwa dengan memproses modul verifikasi penjualan (MVP) lewat akun CV JAR, salah satunya berisi daftar survei kuantitas dan kualitas gross calorific value (GVC) atau nilai kotor kalori batu bara dengan nilai kisaran 4.700 kkal per kg. “Dokumen MVP perlu diurus untuk menjual dan memproses PBNP-nya, majelis,” katanya.

Temuan verifikator saat itu, dari enam transaksi yang ditindaklanjuti, semua menggunakan dokumen yang sama persis. Mengetahui itu, hal tersebut dilaporkannya ke atasan, direktorat penerimaan langsung memblokir akun e-PNBP CV JAR medio Oktober 2019. “Tapi sekitar November, ada lagi transaksi dari CV JAR dan pakai akun bodong,” singkatnya.

Disinggung majelis hakim yang dipimpin Hasanuddin bersama Arwin Kusmanta dan Suprapto ihwal perbedaan GVC yang dilaporkan terdakwa dengan hasil uji surveyor. Ketika dua surveyor diperiksa di persidangan, mereka mengaku nilai GVC batu bara CV JAR yang memiliki konsesi di Loa Kulu, Kutai Kartanegara, sebesar 5.500 kkal per kg. Bukan 4.700 kkal per kg. Saksi menegaskan, pihaknya hanya memverifikasi dokumen. Tak sampai mengecek detail kelengkapan ke lapangan.

Persidangan pun dinilai majelis hakim harus ditunda. Lantaran sejak persidangan bergulir terdakwa tak didampingi kuasa hukum. Hartono, semula tak menyoal tak didampingi dalam persidangan tersebut. Namun, majelis menolak persidangan dilanjutkan lantaran beragendakan pemeriksaan ahli. “Terdakwa ini harus didampingi. Untuk saksi mungkin kami bisa toleransi untuk yang ini enggak bisa. Nanti, kami dianggap tak memberikan hak untuk terdakwa. Apalagi ini kasus korupsi,” sebut Hasanuddin.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial, dan Tipikor Samarinda itu juga menyoal ulah terdakwa yang membuat dua kuasa untuk dua penasihat hukum. Sehingga, sejak awal bersidang dirinya acapkali didampingi kuasa hukum yang berbeda. “Ini juga dipertegas. Pilih salah satu atau dua-duanya pakai satu surat kuasa saja. Jangan masing-masing punya surat kuasa,” kesalnya menutup persidangan. Diketahui, kasus ini merupakan perkara korupsi royalti tambang yang dilidik Kejati Kaltim sejak 2020.

Kala itu, Korps Adhyaksa Benua Etam menengarai adanya permainan dalam penentuan nilai kalori batu bara sehingga bisa menekan PNBP yang diterima negara.

Hartono, terdakwa dalam kasus ini bahkan sempat buron hingga akhirnya dibekuk di persembunyiannya di Desa Loa Ulung, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) pada 11 Juni lalu. Dalam perkara ini, dia dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan diperbarui dalam UU 20/2001.(ryu/riz/k15)