Keberadaan Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Sungai Pinang, menjadi satu-satunya jalur krusial yang layak dan nyaman dilintasi dari Samarinda menuju Bandara APT Pranoto. Namun, ketika hujan deras melanda, jalur berubah menjadi sungai, bahkan nyaris tak bisa dilintasi.

 

SAMARINDA–Penanggulangan banjir di ruas itu harusnya lebih baik dan komprehensif, lewat jalinan komunikasi yang apik antara pemkot, Pemprov Kaltim, dan Pemerintah Pusat.

Terhadap proyek yang tengah dikerjakan yakni normalisasi sungai mati di Jalan PM Noor, RT 38, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Anggota Komisi III DPRD Samarinda Sutrisno turut mengapresiasi langkah tersebut. Hal itu dapat menjadi salah satu upaya memperlancar sisi hilir aliran drainase dari Jalan DI Panjaitan. “Itu cukup untuk menangani sisi hilir,” ucapnya, Minggu (19/12).

Namun, dia mengingatkan kepada para instansi yang terlibat dalam penanganan banjir, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR dan Pera) Kaltim hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, untuk lebih serius terutama dalam hal komunikasi. Dia menilai, koordinasi yang ada saat ini kurang berjalan baik. “Buktinya ada saja pembangunan drainase di Jalan DI Panjaitan dikerjakan setengah-setengah,” ucapnya.

Hal itu membuat penanganan yang dilakukan tak memperlihatkan dampak signifikan, tetapi berbagai keluhan malah datang dari masyarakat. Disebutnya, tidak sedikit warga yang mengeluh kepada dirinya selaku wakil rakyat tentang pembebasan lahan yang belum tuntas, tetapi proyek sudah dikerjakan. “Seharusnya ikuti prosedur, pengadaan lahan dulu baru pekerjaan fisik dilakukan, sehingga pembangunan yang dilakukan komprehensif dan holistik. Dari hulu ke hilir bisa simultan berjalan,” ucapnya.

Dia mengingatkan kepada ketiga instansi teknis yang menangani proyek banjir agar kembali duduk bersama membahas satu segmen tersisa yang krusial. Yakni dari simpang Alaya menuju Gang Haji Dundup yang hingga kini pembebasan lahan belum jelas dikerjakan oleh instansi mana.

“Pada dasarnya, warga mendukung program pemerintah, terutama penanganan banjir. Tetapi sebaiknya izin terlebih dahulu. Mengerjakan sesuai tahapan,” ucapnya. “Jangan sampai warga jadi korban kerugian material atas pembangunan yang ada. Mereka juga warga Samarinda,” kuncinya. (dns/dra/k8)