SAMARINDA–Tahapan pembebasan lahan untuk pembangunan pasar rakyat di Jalan PM Noor, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, telah mendekati akhir. Kamis (16/12), Dinas Pertanahan selaku instansi yang mengadakan lahan telah menyampaikan nilai ganti rugi kepada pemilik lahan yang telah dinilai oleh tim appraisal (kantor jasa penilai publik/KJPP), dengan total anggaran Rp 3,6 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Keagrariaan Dinas Pertanahan Samarinda Yusdiansyah menerangkan, lahan pasar rakyat yang dibebaskan terdiri dari 2.590 meter persegi, berupa tanah serta bangunan pelengkap seluas 216 meter persegi. Total bidang tanah sebanyak lima bidang yang dimiliki tiga orang. “Jumat (17/12) lalu seluruh pemilik telah menyerahkan dokumen pelengkap untuk transfer ganti rugi, targetnya minggu depan (pekan ketiga Desember) dananya sudah masuk ke rekening masing-masing,” ucapnya, Minggu (19/12).

Dia menyebutkan, dalam proses penyampaian nilai, ada warga sempat mempertanyakan hasil nilai yang disebutkan tim. Ada perbedaan sekitar Rp 12 ribu per meter persegi dari nilai jual objek pajak (NJOP) dari lahan miliknya. “Lebih rendah nilai yang disampaikan appraisal ketimbang perkiraan pemilik lahan,” ucapnya. Atas pertanyaan itu, tim appraisal langsung memberi penjelasan bahwa NJOP itu menghitung secara keseluruhan nilai tanah serta bangunan. Namun, hal itu berbeda, ketika objek tersebut dinilai karena tim appraisal menggunakan dua parameter, yakni standar masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI) dan standar penilaian Indonesia (SPI). “Dalam hal penilaian berbagai faktor dinilai mulai akses jalan, kontur tanah, kondisi tanah, bentuk geografis, hingga luas tanah. Nantinya hasil penilaian itu disandingkan dengan NJOP sebagai acuan untuk membuat kesimpulan akhir,” jelasnya.

Yusdiansyah menyebut, setelah proses transfer dana selesai, sertifikat lahan akan diminta untuk dipecah sesuai bidang tanah yang telah diganti rugi. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menanyakan apakah yang memecah sertifikat pihaknya atau diakomodasi OPD tersebut.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) menyampaikan bahwa pembebasan lahan di sana klir. Selanjutnya tahun depan (2022) OPD tersebut bisa mengusulkan tahap perencanaan pembangunan fisik pasar,” tutupnya. (dns/dra/k16)