Pengerukan yang tengah dilakukan di sungai mati, Jalan PM Noor, RT 38, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, dinilai belum signifikan mengatasi banjir di Jalan DI Panjaitan. Sejumlah pekerjaan rumah (PR) masih menanti demi mempercepat turunnya genangan banjir yang kerap melanda jalan poros utama menuju Bandara APT Pranoto di kala hujan deras melanda.

 

SAMARINDA–Konsultan Masterplan Banjir Samarinda Eko Wahyudi menuturkan, normalisasi yang dilakukan di sungai mati hanya menyelesaikan masalah di sisi hilir. Sebab, keberadaannya memperlancar aliran air dari drainase Jalan DI Panjaitan menuju Sungai Karang Mumus (SKM).

“Tetapi aliran hulu di Jalan DI Panjaitan belum tuntas, makanya dampaknya dipastikan belum signifikan terhadap penyelesaian banjir di sana,” ucapnya, Minggu (19/12).

Dia memerinci, banjir yang kerap melumpuhkan Jalan DI Panjaitan disebabkan saluran drainase tidak maksimal Sungai Talang Sari, yang pada badan sungai masih terdapat penyempitan, terutama di sisi hilir oleh tiang rumah warga yang berdiri di area badan sungai. “Begitu juga drainase Jalan DI Panjaitan, masih ada pembebasan lahan yang belum tersentuh, terutama dari simpang Alaya menuju Gang Haji Dundup, karena saluran itu akan menuju crossing drainase menuju sungai mati,” ucapnya.

Dia berharap, baik pemkot, Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, tahun depan kembali menyeriusi penanganan sistem drainase di Jalan DI Panjaitan. Langkah utamanya, melanjutkan pembebasan lahan dan pembangunan drainase di Jalan DI Panjaitan. “Serta menormalisasi sungai mati sisi hulu dari Jembatan PM Noor menuju outlet Sungai Talang Sari,” ucapnya. Tidak sampai di situ, dia berharap semua instansi harus kembali duduk bersama membahas OPD yang akan melanjutkan pembangunan konstruksi turap sungai mati. Mengingat dari informasi yang didapat, BWS Kalimantan IV belum berencana mengalokasikan anggaran pembangunan di sana. “Desain awal kan dari pemkot selaku instansi yang membutuhkan lahan dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT),” ucapnya.

Dia mewanti-wanti terhadap instansi manapun nantinya yang membangun Sungai Talang Sari harus memerhatikan dan memaksimalkan lebar sungai, minimal setara dengan lebar jembatan yang ada, yakni sekitar 12-15 meter. Hal itu sebagai antisipasi jangka panjang melihat pertumbuhan pembukaan lahan di kawasan hulu, yakni Kelurahan Mugirejo yang semakin masif. “Kalau lebar hanya 5-7 meter itu kurang, harusnya bisa menyamai lebar jembatan karena itu kondisi eksisting sungai terdahulu. Tidak perlu terlalu banyak area hijau. Jalan inspeksi juga cukup satu sisi,” tegasnya.

Sebelumnya, 22 bangunan rumah warga di sungai mati dikeruk sejak Kamis (16/12) oleh tim Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR dan Pera) Kaltim bersama TNI. Namun, nyatanya hingga kini belum jelas OPD atau instansi mana yang melanjutkan pembangunan fisik.

Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air (PJSA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Rosyanadi Novida menerangkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan bidang Sumber Daya Air (SDA) dari Dinas PUPR dan Pera Kaltim serta BWS Kalimantan IV mengenai instansi yang melanjutkan pembangunan setelah pengerukan di akhir tahun nanti. Namun, dia memastikan di APBD 2022 Samarinda mendatang, pihaknya belum mem-ploting anggaran untuk pekerjaan fisik di sana. “Itu yang mengerukkan dari SDA (PUP), kami koordinasi lagi ke mereka, termasuk dengan BWS,” tegasnya. (dns/dra/k16)