Aktivitas pengiriman logistik secara langsung menggunakan angkutan darat menjelang natal dan tahun baru (Nataru) dari luar pulau Kalimantan tidak dibatasi. Namun, ada aturan yang diterapkan Dishub Samarinda kepada sopir angkutan logistik dari luar kota. Dimana setiap sopir wajib menunjukkan bukti telah mendapatkan vaksin penuh.

Ini juga mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang angkutan logistik selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat Nataru berlangsung. "Tidak ada batasan untuk angkutan logistik, tapi sesuai SE itu ada yang mengatur syarat perjalanan sopir khususnya angkutan logistik Jawa dan Bali," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Herwan Rifai.

Samarinda sendiri dijelaskan Herwan kini telah berada di level 1. Meski begitu penerapan wajib vaksin dan menunjukkan hasil swab tetap diberlakukan bagi sopir dari luar pulau. "Sekarang ini kan kita yang utama adalah vaksin, jadi itu yang utama. Untuk di pintu-pintu masuk pelabuhan kan juga sudah diperiksa (diwajibkan) sehingga bisa tahu sudah vaksin atau tidak," ujar Herwan.

Terkait dengan aturan itu tutur Herwan, telah disampaikan juga kepada asosiasi angkutan logistik di Samarinda. "Semua sudah kami komunikasikan. Artinya kami harapkan tidak ada lagi sopir angkutan logistik dari luar pulau beralasan tidak tahu, karena aturan itu sudah jelas dan belum dicabut sampai saat ini," tandasnya.

Sementara itu jajaran kepolisian di Samarinda juga terus melakukan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan (prokes), sekaligus razia kendaraan yang dimaksudkan meningkatkan upaya menekan ancaman kejahatan jalanan. “Selain memastikan prokes diterapkan dengan maksimal, kami juga mewaspadai ancaman kejahatan jalanan. Diantaranya upaya menekan kasus pencurian motor (curanmor) maupun penjambretan,” beber Kapolsekta Sungai Kunjang, Kompol Made Anwara.

Untuk kelengkapan surat kendaraan, polisi lebih mengendepankan tindakan persuasif. “Misalkan saat kami periksa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)-nya ketinggalan, warga bersangkutan kami minta mengambilnya. Demikian juga kalau Surat Izin Mengemudi (SIM) lupa membawa, kami tahan motornya dan dipersilakan mengambil untuk menunjukkan. Asal lengkap, langsung kami minta jalan,” jelas Made.

Made mengatakan, dengan meminta warga yang lupa membawa surat kendaraan mereka mengambil dan menunjukkannya sudah sebagai bentuk sanksi. Setidaknya warga bersangkutan akan lebih disiplin dalam berkendara. “Tapi ya kalau tak ada sama sekali suratnya, kendaraan baru boleh diambil setelah bisa ditunjukan ke kami. Jadi ya sementara kami amankan. Namun sejauh ini kebanyakan hanya lupa membawa atau karena motor pinjaman, jadi STNK tak dibawa,” tandas Made. (pro)