Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan peran serta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) wilayah setempat. Khususnya dalam program pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di wilayah Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

”Saya berharap DPD Apersi Kaltim bisa bekerja secara profesional didukung SDM, kualitas dan daya saing yang tinggi. Sementara itu, Pemprov Kaltim akan memberikan dukungan kemudahan layanan, perizinan dan kepastian hukum,” kata Sekda Prov Kaltim HM Sa’bani seperti dilansir dari Antara di Samarinda.

Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani berharap Apersi menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang tepat dan bermanfaat. ”Saya yakin kepemimpinan internal DPD Apersi Kaltim ke depan akan lebih baik dan kontribusinya untuk pembangunan di Provinsi Kaltim, lebih khusus untuk mendukung pembangunan ibukota negara,” ujar Sa’bani.

Dia mengatakan, saat ini persiapan pemindahan IKN telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi di IKN. Selanjutnya, dibangun infrastruktur pendukung seperti pelebaran jalan, pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol menuju IKN yang kini sedang dalam persiapan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menjelaskan, pihaknya ingin menjadi barometer nasional dalam hal penyediaan rumah rakyat. Selain untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah rakyat, pengembang yang tergabung dalam asosiasi itu juga harus aktif berperan dalam pengembangan potensi daerah dan kawasannya.

”Kami ingin program pemerintah untuk menyediakan rumah rakyat sukses, sekaligus daerah yang dibangun pun berkembang, sehingga berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Karena itu, kami akan melakukan konsolidasi internal dengan semua anggota dan makin mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah,” ujar Junaidi Abdillah.

Junaidi Abdillah mengaku optimistis target Apersi Kaltim dapat tercapai jika pemda dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) terkait bersinergi. Apalagi menurut dia, Kaltim akan menjadi ibu kota negara. (jpc)