Oleh: Heri Santoso,

(ASN di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur)

 

DALAM beberapa tahun terakhir kita merasakan pembangunan infrastruktur begitu gencar di negara ini. Pembangunan jalan tol, jembatan, bendungan, bandara, pelabuhan, dan beberapa fasilitas publik terasa menggeliat di beberapa daerah. Upaya yang gencar tersebut ditempuh pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Atas kondisi ini tidak sedikit beredar kabar miring bahwa telah terjadi penjualan aset negara ke pihak asing. Apa benar yang terjadi demikian? Benarkah pemerintah ceroboh dalam mengelola aset negara?

Sebagaimana kita ketahui, ruang APBN kita terbatas karena regulasi mandatory spending (alokasi tetap berdasarkan UU)sebesar 20 persen untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan. Atas kondisi tersebut, pemerintah mencari alternatif dalam peningkatan pelayanan publik melalui kerja sama dengan pihak swasta dalam skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Istilah KPBU dulu lebih familiar dikenal public private partnership (PPP).

Skema ini ditempuh pemerintah dengan menggandeng swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur/pelayanan publik dengan perjanjian saling menguntungkan tanpa membebani APBN.

Skema KPBU menjadi alternatif apabila terdapat potensi pendapatan atau layanan publik yang besar namun pemerintah dihadapkan pada keterbatasan, misal pada biaya, teknologi, skill, dan momentum untuk mengejar potensi pendapatan yang akan dihasilkan dalam sebuah proyek. Beberapa contoh proyek pemerintah dengan skema KPBU adalah pembangunan jalan tol di Kementerian PUPR dan pembangunan satelit Palapa Ring di Kementerian Kominfo.

Dari jalan tol pemerintah berharap terjadi percepatan distribusi barang antardaerah sehingga mendorong pertumbuhan industri, menekan biaya produksi, dan meningkatkan mobilitas ekonomi. Kondisi keterbatasan dana disiasati dengan menawarkan kerja sama proyek tersebut ke pihak swasta untuk menyediakan jalan tol beserta fasilitasnya dengan kompensasi hak mengelola dan porsi pembagian atas pendapatan jasa tol selama jangka waktu tertentu, misalnya tiga puluh tahun.

Setelah jangka waktu berakhir, hak pengelolaan berakhir dan aset jalan tol tersebut tetap menjadi hak penuh pemerintah karena lahannya mutlak tidak bisa berpindah tangan. Dari perjanjian tersebut, swasta memperoleh pendapatan dari hak pengelolaan dan jasa yang diberikan, pemerintah memperoleh porsi pendapatan jasa layanan berikut aset yang telah terbangun beserta multiplier effect economy dari infrastruktur tersebut. Kunci dari KPBU adalah kejelasan klausul dalam perjanjian terkait hak pengelolaan, porsi pembagian pendapatan, jangka waktu, dan hak milik atas aset yang digunakan mutlak milik pemerintah.

Sebagai contoh sederhana, saat ini banyak desa yang berinovasi menggali pendapatannya melalui penyewaan lahan kas tanah desa ke pihak swasta. Kebetulan desa tersebut memiliki potensi unggulan pariwisata di mana bisnis restoran dan resor sangat besar pendapatannya.

Sebelum disewakan lahan tersebut hanya produktif dari hasil pertanian dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp 7 juta per tahun. Sementara kalau disewakan menjadi tempat resto dan resor hasil sewanya bisa Rp 10 juta per bulan. Dari segi pendapatan sudah jauh perbedaannya, belum lagi dari potensi pemberdayaan tenaga kerja sekitar pasti akan mengurangi angka pengangguran di desa dan meningkatnya skill warga desa karena tidak lagi hanya bisa bertani.

Dampak dari tempat resto dan resor tersebut juga melahirkan potensi perekonomian lain, seperti aneka makanan khas oleh-oleh masyarakat sekitar, kerajinan tangan, tumbuhnya sektor jasa lain transportasi, homestay, dan lain-lain.

Ketika masa perjanjian tersebut berakhir, aset berupa lahan resto/resor tersebut dikembalikan ke pemerintah desa. Dari sini, dua pihak sama-sama diuntungkan. Pemerintah desa meningkat pendapatannya, warganya terlibat dalam aktivitas ekonomi, skill masyarakat meningkat, perekonomian tumbuh pesat, dan aset kembali dengan produktivitas tinggi.

 Di pihak swasta pasti juga mendapat keuntungan karena dalam jangka waktu tertentu pasti sudah kembali modal bahkan jauh untung dari penghasilan bisnis yang dijalankannya. 

Dari KPBU tersebut muncul transaksi baru dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu perjanjian konsesi jasa. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemerintah (pemberi konsesi) dengan swasta (mitra) di mana mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemerintah selama jangka waktu tertentu dan kemudian diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik tersebut selama masa perjanjian konsesi jasa.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra. Mitra dimaksud adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik di mana pengendalian asetnya dilakukan oleh pemerintah. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik dimaksud.

Timbulnya perjanjian konsesi jasa dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah yang cepat, efektif, murah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang meningkat, keterbatasan anggaran pemerintah, mengurangi utang pemerintah, dan biasanya teknologi yang dimiliki swasta lebih cepat maju dibanding yang disediakan pemerintah. Ketentuan atas KPBU telah diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2015.

Dalam perjanjian konsesi jasa telah jelas diatur hak dan kewajiban antara pemberi konsesi dengan mitra. Mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi. Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik negara/daerah kepada pemberi konsesi dalam kondisi tertentu pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayainya. Adanya kewajiban mitra untuk menyerahkan aset tersebut menegaskan kedaulatan pemerintah (negara) atas aset (lahan) yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa sehingga tidak ada penjualan/pelepasan aset negara.

Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2015 terdapat sembilan belas jenis infrastruktur yang tergabung ke dalam enam rumpun aset konsesi jasa. Keenam rumpun tersebut, meliputi: jalan dan transportasi; telekomunikasi dan informatika; sumber daya air, energi dan konservasi; pengelolaan dan pengolahan limbah; pendidikan, olah raga, seni, pariwisata dan kesehatan; serta fasilitas perkotaan, perumahan, dan kawasan.

Pengakuan aset konsesi jasa terjadi jika pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya dan pemberi mengendalikan yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi. Aset konsesi jasa yang sudah berakhir masanya akan direklasifikasi menjadi aset tetap atau aset tak berwujud tergantung jenis/karakter aset dimaksud. Sedangkan pengukuran atas nilai aset/kewajiban  konsesi jasa tersebut sebesar nilai wajar yang disepakati dalam perjanjian.

Terkait peristiwa bisnis/keuangan/ekonomi yang terjadi atas perjanjian konsesi jasa yang melibatkan pemerintah tersebut, pemerintah melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.5/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi. Peraturan ini diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2021 dan akan berlaku efektif Tahun 2022. Terbitnya standar dan peraturan tersebut menegaskan adanya pencatatan seluruh transaksi keuangan negara untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara transparan, profesional, dan akuntabel serta menepis isu terjadinya penjualan aset negara.(far/k15)

 

Disclaimer: Artikel ini merupakan opini pribadi dan tidak mutlak mencerminkan kebijakan instansi di mana penulis bertugas.