Pemkot Samarinda kembali meraih prestasi. Kali ini dalam skala Kaltim, Pemkot Samarinda memperoleh anugrah peringkat pertama keterbukaan informasi publik (KIP) dari Komisi Informasi (KI) Kaltim untuk kategori pemerintah kabupaten kota. Kepastian Pemkot Samarinda mendapatkan penghargaan ini diketahui dalam acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kaltim tahun 2021 yang dilaksanakan Senin (13/12) malam di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda.

Penghargaan itu langsung diberitakan oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi didampingi Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Sementara diposisi kedua didapatkan oleh Pemkot Bontang dan posisi ketiga diperoleh Pemkot Balikpapan. 

Usai menerima anugrah, Andi Harun menegaskan bahwa penghargaan ini menunjukkan hasil kinerja dan komitmen Pemkot Samarinda dalam keterbukaan informasi publik. "Keterbukaan itu suatu keharusan, karena semua tanggung jawab yang kita lakukan, publik harus tahu dan mengikuti perkembangannya," tutur pria yang akrab disapa AH ini. "Keterbukaan informasi itu kita aplikasikan melalui media yang kita sajikan lewat website, media sosial dan berita-berita yang ada di media massa, termasuk apa saja kegiatan pemerintah tak terkecuali pelayanan publik," sambungnya.

Yang jelas pihaknya bangga, bahwa Samarinda mencapai hal itu dan berharap bisa dipertahankan. "Kami memastikan untuk komitmen mempertahankan keterbukaan informasi publik di badan publik kepada warga Samarinda melalui seluruh OPD yang ada. Bukan karena kita ingin meraih penghargaan, tetapi bagaimana keterbukaan ini tersaji dan bisa kita optimalkan, banyak segmen yang menggunakan platform digital yang bisa kita gunakan sebagai sarana informasi pemerintah kepada publik itu tersampaikan," jelasnya.

MALAM ANUGRAH

Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 digelar di Grand Ballroom Hotel Bumi Senyiur, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sendiri berlangsung meriah. Selain Wagub Hadi Mulyadi dan Ketua KI Pusat Gede Narayana, juga hadir perwakilan badan publik baik organisasi perangkat daerah kabupaten kota dan instansi vertikal. Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana memaparkan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik dilaksanakan di seluruh Indonesia.

"Dalam hal monitor evakuasi (monev), kamu tentu menilai dari segi keterbukaan informasi publik, sinergi bersama dari semua pihak, tidak hanya KI tapi bersama masyarakat," terang Gede Narayana. Akuntabilitas, transparansi, mewujudkan good goverment dan tugas tersebut sejatinya bukan hanya KI saja.

Monev yang dilakukan kata Gede Narayana, betujuan melihat organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas di Provinsi Kaltim sudah melakukan keterbukaan informasi publik (KIP). "Apabila tidak dilaksanakan KIP akan dinilai, bukan berarti malam ini juara-juaraan dan kontestasi, apakah dirasakan oleh publik dan masyarakat Kaltim itu esensinya," tegasnya. "Kelemahan atau kekurangan satu OPD lalu di evaluasi lewat monev. Metodologi yang dilakukan harus obyektif dan berkelanjutan, KIP harus berkelanjutan, bukan hanya mendapat penganugerahan," imbuhnya.

OPD yang belum melaksanakan keterbukaan informasi tentunya harus diberikan dukungan oleh Pemda. Memberikan support pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing satuaj kerja agar bisa dilaksanakan dengan baik. PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Bukan saja hanya pada saat Monev, tapi terus berkelanjutan, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu kata UU KIP. Pelaksanaan Monev jika ada kekurangan bisa di evaluasi oleh KI, dan masyarakat yang menilai.

"KIP oleh Pemerintah Kaltim, sudah bagus. Kualifikasinya informatif dalam 2 tahun ini, oleh tim PPIDA Kaltim. Mudah-mudahan berkelanjutan," ucap Gede Narayana.

"Apabila badan publik melaksanakan transparansi dan akuntantilitas niscaya kinerja pemerintah yang seperti ini akan menimbulkan trust (kepercayaan) di masyarakat," sambungnya. Terakhir Gede Narayana tak lupa mengucapkan selamat kepada OPD yang mendapat Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur 2021. Untuk yang belum mendapat penganugerahan dalam KIP, tentu harus lebih baik kedepan dan mengevaluasi serta meminta saran ke KI Kaltim untuk sama-sama bersinergi. "Saya haturkan selamat ke badan publik yang mendapa penganugerahan dari KI Kaltim, tentunya yang belum mendapat saya berharap pembenaran, pembenahan, penyempurnaan, supaya bisa memperbaiki KIP," tandasnya.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim, Ramaon D Saragih menyatakan terimakasihnya kepada Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim yang sudah mendukung pelaksanaan monev. "Juga kami apresiasi badan publik yang ikut serta dalam monev ini. Kami berharap tahun depan bisa lebih banyak yang berpartisipasi," tegasnya. Ia juga meminta maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan monev ini. (pro)