Oleh:

Dr Isradi Zainal

Rektor Universitas Balikpapan

 

 

UNDANG-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, per 25 November 2021 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusan nomor: 91/PUU-XVIII/2020. MK meminta pemerintah memperbaiki aturan itu dengan durasi waktu dua tahun.

Dalam putusannya, MA memerintahkan untuk menunda segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari UUCK. Tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Dalam kaitan dengan investasi, omnibus law cipta kerja punya hubungan khususnya menyangkut dasar pendirian lembaga pengelola investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang diatur dalam Pasal 165 sampai Pasal 172 di UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja. 

LPI merupakan institusi pengelola investasi yang membawa modal, baik modal yang dimiliki maupun yang dikerjasamakan. LPI diharapkan mampu mengundang investor, baik dalam maupun luar negeri.

Dalam Pasal 165-172 UUCK dinyatakan untuk pengelolaan investasi, maka dibentuk lembaga pengelola investasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara panjang untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Hal itu berarti LPI ikut untuk menangani investasi untuk pembangunan di ibu kota negara (IKN) yang baru di sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Sepakunegara).

Lalu bagaimana dengan LPI yang menjadikan UUCK sebagai dasar hukum yang saat ini dianggap inkonstitusional bersyarat? Menurut MK, semua yang sudah diterbitkan tetap berlaku, tapi untuk kepentingan yang lebih luas dan strategis tidak boleh diterbitkan lagi.

Artinya LPI masih dianggap berlaku. Meski demikian, kondisi itu tidak terlalu memengaruhi pembangunan IKN yang baru. Sebab, skema biaya IKN dalam pembangunan kawasan inti, tidak saja berbasis investasi tapi juga sudah ada skema tersendiri seperti yang direncanakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN.

Menurut Bappenas, skema pembiayaan IKN menurut pemerintah di antaranya APBN, BUMN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta swasta. Untuk APBN meliputi infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, perumahan dinas ASN dan TNI/Polri, pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau.

BUMN menyiapkan peningkatan bandara dan pelabuhan. Untuk KPBU meliputi gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang.

Selanjutnya untuk swasta meliputi perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE), science technopark, dan pembangunan shopping mall.

Dalam RUU IKN Pasal 24 diatur rencana pembangunan IKN baru di Sepakunegara. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan pendanaan persiapan, pembangunan, hingga pemindahan IKN berasal dari dua sumber utama yaitu APBN dan sumber lain yang sah serta sesuai ketentuan.

Untuk mendanai penyelenggaraan IKN, pemerintahan khusus IKN atau Otorita IKN bisa melakukan pemungutan pajak atau pungutan lain. Ketentuan secara detail terkait pemungutan pajak, nantinya diatur dalam peraturan pemerintah yang akan terbit setelah RUU IKN disahkan.

Dengan demikian, bisa dikatakan pembangunan IKN tidak akan terpengaruh oleh keputusan MK yang menyatakan omnibus law cipta kerja inkonstitusional bersyarat. (rom/k16)