Dunia olahraga Kaltim termasuk salah satu daerah yang disegani di negeri ini. Terbukti dari sederet prestasi yang dicipta maupun delegasi yang mewakili di kancah internasional, embuat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menaruh perhatian kepada Bumi Etam.

KALTIM menjadi salah satu daerah yang masuk proyeksi penerapan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Nah, peraturan itu kemudian disosialisasikan dalam kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Borneo Samarinda, Sabtu (11/12). Kegiatan tersebut diagendakan berlangsung hingga Senin (13/12).

Menpora Republik Indonesia Zainudin Amali turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dia menerangkan, ada 10 provinsi yang dijadikan sentra sosialisasi DBON. Kaltim di antaranya. Salah satu alasan, karena Bumi Etam memiliki potensi atlet yang luar biasa. "Kaltim jadi salah satu sentra untuk pembinaan prestasi olahraga nasional. Pemilihan Kaltim benar-benar objektif, melihat data-data prestasi dan talenta yang lahir dari Kaltim. Tinggal disinergikan sebagaimana DBON," imbuhnya.

Ditegaskan, DBON akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder olahraga di Indonesia. Harapannya, para pelaku olahraga dapat mengajak masyarakat hidup sehat dan bugar. Sebab, olahraga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat di Tanah Air. "Berdasarkan penelitian saat ini, tingkat kebugaran masyarakat Indonesia masih kurang," beber pria yang karib disapa Amali tersebut.

Amali melanjutkan, rendahnya kebugaran diukur dengan jejak langkah masyarakat. Dikatakan untuk mencapai indeks bugar, minimum masyarakat harus melakukan 7 ribu langkah. "Bahkan dari penelitian di salah satu daerah di Indonesia, kepada siswa SMK Kelas XII, dari 2.000 sampel, hanya tiga yang dinyatakan bugar, artinya masih sangat rendah," tutupnya.

Sementara Gubernur Kaltim Isran Noor berterima kasih kepada pemerintah pusat, atas penunjukan Kaltim sebagai sentra pembinaan dalam DBON. "Kami berkomitmen melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan. Segala konsekuensi dari penerapan Peraturan Presiden No 86 Tahun 2021, kami dari pemerintah provinsi, masyarakat, dan seluruh swasta, sami’na wa atho’na," pungkasnya. (asp/ndy/k16)