SAMARINDA - Angan-angan untuk membangun sejumlah infrastruktur memang perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Seperti angan-angan Wali Kota Andi Harun dan wakilnya Rusmadi yang ingin membangun sejumlah infrastruktur yang dianggap bakal memakan banyak anggaran.

Namun, skema pembiayaan dari badan usaha atau disebut Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) saat ini mulai dipikirkan oleh Pemkot Samarinda. Tak heran, saat ini sejumlah pihak yang berkaitan tengah melakukan studi pendahuluan atau pra-studi kelayakan atas lima megaproyek yang menjadi program prioritas wali kota dan wakil wali kota.

Yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sarana pariwisata Sungai Mahakam, pelabuhan curah Palaran, transportasi massal sky train, serta lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang tersebar di beberapa titik.

Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan (Adbang) Pemkot Samarinda Suryo Priyo Raharjo mengakui bahwa untuk mewujudkan lima proyek di masa pemerintahan Andi Harun-Rusmadi memang tidak mudah. Jadi, alternatifnya yaitu menggandeng sejumlah badan usaha dalam hal perencanaan serta pengerjaan fisik infrastruktur.

“Dasarnya ada di dalam Perpres No 38 Tahun 2015 tentang KPBU Dalam penyediaan Infrastruktur,” ungkapnya.

Dalam kerja sama ini, memungkinkan untuk mengurangi beban dari APBD Kota Samarinda. Namun, urusan regulasi, penyediaan lahan, dan dampak sosial tetap akan menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda. “Dalam hal ini memungkinkan untuk meminimalkan risiko pembangunan,” urainya.

Bentuk kerja sama ini diyakini Suryo juga sering dilakukan oleh sejumlah negara lain yang bertujuan untuk peningkatan infrastruktur. Selain itu, proyek tersebut akan dijaminkan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). “Mereka yang akan menanggung jika terjadi apa-apa terhadap kelangsungan proyek. PT PII yang akan membayarkan sebagai jaminan,” pungkasnya. (hun/beb/kpg/kri/k16)