SAMARINDA –Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anak jalanan, gelandangan, hingga pengemis masih marak ditemui di beberapa ruas jalan di Kota Tepian. Padahal, aturan untuk menangani dan pemberdayaan tentang PMKS sudah ada sejak 2016.

“Di beberapa ruas simpang empat masih ditemukan yang begitu, pemkot mesti lebih sigap menegakkan aturan ini,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Samarinda Joko Wiratno beberapa waktu lalu.

Menurut dia, bentuk PMKS yang ada sedikit berubah dari beberapa tahun lalu. Saat ini, PMKS yang marak berkeliaran di jalan-jalan kota terlihat bersih-bersih kaca kendaraan. “Perlu dipertegas pembinaannya biar mereka tak kembali lagi ke jalan,” sambungnya.

Masalah ekonomi, ditambah pandemi kian memperkeruh kondisi daerah, sehingga pembinaan yang mestinya bisa dimaksimalkan agar para PMKS memiliki skill yang mumpuni bersaing di dunia kerja tak bisa maksimal.

Pemkot, lanjut politikus PAN Samarinda itu, memang sudah mengalokasikan anggaran daerah untuk memberikan pelatihan. Namun, persentasenya masih jauh dari angka kebutuhan. “Masih dompleng banget. Misal, anggaran yang diperlukan 100 tapi yang bisa teralokasi hanya 30-40,” katanya.

Karena itu, dewan perlu menilik ulang seluruh aturan yang jadi payung hukum dalam menangani PMKS. Beleid untuk masalah ini sudah dituangkan lewat Perda 3/2016 tentang PMKS.

“Perlu duduk bersama dengan instansi terkait, seperti Dissos (Dinas Sosial) atau Satpol PP untuk mencari langkah efektif dan efisien dalam penegakannya,” akunya. Mungkinkah perda direvisi? Menurut Joko, bisa saja hal itu terjadi jika perda itu sudah tak relevan lagi dengan kondisi Samarinda saat ini. (ryu/kri/k16)