Guru taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) se-Penajam Paser Utara (PPU) sepakat menggeruduk gedung DPRD PPU di Jl Provinsi Km 9 Nipahnipah, Kecamatan Penajam, PPU, Selasa (14/12).

 

PENAJAM-Kedatangan laskar Oemar Bakri itu untuk menyampaikan aspirasi berkenaan dana hibah yang belum mereka terima pada 10 bulan terakhir pada 2021 ini. “Surat pemberitahuan kedatangan kami ke DPRD PPU sudah kami serahkan ke sekretariat dewan,” kata Haris Sidharta, salah satu guru PAUD di Sotek, Kecamatan Penajam, PPU kepada media ini, Jumat (10/12). 

Kedatangan para guru memperjuangkan dana hibah ini tercatat kali kedua. Sebelumnya, perwakilan guru-guru ini mendatangi gedung dewan pada medio Juni 2021. Mereka minta bantuan wakil rakyat untuk memperjuangkan insentif yang belum mereka terima sampai tujuh bulan, yang sekarang terakumulasi masuk 10 bulan pada Desember 2021 ini. Masing-masing guru PAUD menerima Rp 1,1 juta per bulan.

Dana hibah yang mereka perjuangkan itu mekanismenya disalurkan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU kepada yayasan yang menaungi para guru itu mengajar. Dana hibah diberikan kepada yayasan untuk biaya operasional termasuk didalamnya gaji atau insentif guru. 

Sebelumnya, sekira 360 guru TK dan PAUD yang bernaung pada yayasan pendidikan masing-masing telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk dua bulan, Januari dan Februari 2021. Sisanya, 10 bulan, Maret hingga Desember 2021 mereka tunggu hingga kini. Haris Sidharta mengatakan, mereka perlu datang ke dewan untuk memastikan aspirasi mereka diperjuangkan para wakil rakyat. Informasi yang dia terima ketua Himpaudi dan ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTKI) PPU juga turun bersama guru-guru ke DPRD PPU pada minggu kedua Desember 2021 itu. 

Anggota DPRD PPU Zainal Arifin dan Wakidi kepada media ini sebelumnya mengungkapkan, tak ada alokasi anggaran untuk sisa 10 bulan itu yang saat ini draf-nya sedang dibahas antgara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU. “Andaikan APBD PPU 2022 disahkan pun tidak ada slotnya juga yang untuk 10 bulan itu,” kata Zainal Arifin, ketua Fraksi Gabungan (F-Gab) DPRD PPU seperti diberitakan media ini. Hal senada dikatakan Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi. “Seharusnya tetap jadi hak guru TK dan PAUD. Begitu juga untuk besarannya sesama guru TK dan PAUD seharusnya tidak dibedakan haknya,” kata Wakidi. 

Rencana mendatangi gedung dewan yang disepakat Selasa, pekan depan itu, kali pertama disampaikan Ketua Koordinator Guru PAUD Penajam, PPU, Nilam. Ia mengaku menggalang solidaritas sesama guru untuk menyampaikan aspirasi dimaksud. “Kami kembali mendatangi gedung DPRD PPU untuk menyampaikan aspirasi. Tolong diperjuangkan nasib kami terkait dana hibah. Kami datangi juga kantor Pemkab PPU menanyakan kenapa dana hibah tidak masuk pada RAPBD 2022,” kata Nilam.  

Thohiron, anggota Banggar DPRD PPU yang dihubungi koran ini usai salat Jumat, kemarin, menjelaskan, selama pembahasan ada  kurang lebih Rp 15 miliar untuk guru-guru PAUD dan TK. “Tapi, ini masih kita kawal. Doakan semoga semuanya lancar,” kata Thohiron, singkat.

Terkait rencana guru-guru mendatangi gedung dewan disambut positif sejumlah anggota DPRD yang kantornya bersebelahan dengan kantor bupati itu. “Iya pastinya diterima kalau ada kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya,” kata Bijak Ilhamdani, anggota DPRD PPU dari Partai Demokrat yang dibenarkan anggota DPRD PPU lainnya.(ari/far)