SAMARINDA - Penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kaltim pada triwulan III tumbuh melambat, yakni sebesar 0,47 persen (year on year/yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 5,59 persen (yoy). Melemahnya kredit UMKM Kaltim tersebut bersumber dari kredit investasi yang terkontraksi 7,47 persen (yoy) setelah tumbuh positif 5,27 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Pelemahan kinerja kredit UMKM Kaltim yang lebih dalam tertahan oleh tumbuhnya kredit modal kerja sebesar 5,90 persen (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2021 sebesar 5,79 persen (yoy). Pada periode triwulan III 2021, pembiayaan UMKM memiliki pangsa sebesar 20,91 persen dari total penyaluran pembiayaan perbankan, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 20,45 persen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan BI ialah menetapkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), pada September 2021 yang tertuang dalam PBI No 23/13/PBI/2021.

“Hadirnya RPIM ini dapat memperluas opsi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan. Sehingga berpotensi meningkatkan fungsi intermediasi perbankan terhadap UMKM,” jelasnya, Rabu (8/12).

Selain itu, adanya perluasan opsi tersebut juga diharapkan mampu mendorong rasio pembiayaan UMKM oleh perbankan yang ditargetkan sebesar 20 persen di Juni 2022, dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 30 persen pada Juni 2024. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, BI Kaltim membantu memfasilitasi matchmaking antara perbankan dengan UMKM potensial.

Matchmaking dilakukan untuk meminimalisasi adanya information opacity (kekurangan informasi), dan asymmetric information antara UMKM dan perbankan yang berujung pada credit rationing dari bank. Rasionalisasi kredit menyebabkan, banyak pelaku UMKM yang dibebankan biaya pembiayaan yang tinggi oleh bank untuk mengantisipasi potensi default dari debitur.

“Sebagai permulaan, UMKM potensial yang difasilitasi untuk matchmaking dengan perbankan, merupakan para peserta pelatihan Export Coaching Program (ECP),” tuturnya.

Di mana, tambah Tutuk, UMKM pada program ini sudah konsisten dalam menjaga tingkat produksi dan kualitas produknya, sehingga selanjutnya dapat dibina untuk melakukan ekspor produk ke luar negeri. Berdasarkan hasil screening, lebih dari 50 persen UMKM peserta ECP, berencana untuk mengajukan kredit baru ataupun top up untuk keperluan peningkatan usaha.

Proses matchmaking yang dilakukan BI Kaltim terdiri dari tiga tahap, yakni pemetaan, screening, dan pertemuan dengan perbankan. Berdasarkan kegiatan matchmaking, terdapat UMKM yang berhasil mendapatkan komitmen pembiayaan, serta ditemukan pula beberapa tantangan yang membuat UMKM sulit mendapatkan akses pembiayaan.

“Ada beberapa tantangan, pertama seringkali UMKM terkendala agunan dan tingkat suku bunga yang akan dikenakan, kedua rencana dan penggunaan kredit UMKM yang belum matang, dan diperlukan penguatan komitmen UMKM dalam proses pengajuan pembiayaan hingga menyelesaikan kewajibannya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, menurutnya, untuk mengoptimalkan hasil matchmaking yang dilakukan BI Kaltim, dilakukan penyempurnaan proses bisnis matchmaking UMKM, yang terdiri dari tiga tahap. Yaitu melakukan survei dan wawancara yang lebih intensif dengan UMKM untuk mengetahui kinerja keuangan dan minat memperoleh pembiayaan UMKM.

Kedua memperkuat komitmen sekaligus meminta feedback perbankan, terkait kebutuhan jenis pengembangan UMKM apabila dianggap belum layak dibiayai. Terakhir menyelenggarakan forum komunikasi yang ditujukan untuk menjadi wadah komunikasi, baik dari UMKM maupun perbankan dan stakeholders terkait lainnya.

“Hal ini dilakukan guna memberikan solusi bagi kendala pembiayaan, baik dari sisi supply maupun demand,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)