Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

 

 

BALIKPAPAN – Setelah melewati tahapan pembahasan, akhirnya besaran upah minimum kota (UMK) Balikpapan telah ditentukan sebesar Rp 3.118.397,22. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan telah merilis Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 561/K.595/2021 tentang Penetapan UMK Balikpapan Tahun 2022.

Ada pun penetapan UMK di Kota Beriman lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Kepala Disnaker Balikpapan Ani Mufidah mengatakan, nominal perhitungan UMK sudah mengikuti ketentuan Badan Pusat Statistik (BPS) dan melewati verifikasi dari pusat.

“Balikpapan pasti lebih tinggi dari upah minimum. Kalau kita penyesuaian, itu pasti lebih tinggi dari provinsi,” ucapnya. Sebelumnya, untuk UMK Balikpapan 2021 tidak mengalami kenaikan. Nominalnya masih sama dengan UMK 2020, yaitu Rp 3.069.315.

Sementara untuk penetapan UMK Balikpapan 2022, terhitung naik sebesar 1,59 persen atau setara Rp 49 ribu. Adanya keputusan UMK terbaru, maka perusahaan wajib melapor ke Disnaker. “Perusahaan harus melaporkan pelaksanaan UMK Balikpapan Tahun 2022 paling lambat tanggal 7 Februari 2022,” imbaunya.

Dalam SK menyebutkan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum. “Jika pengusaha melanggar ketentuan membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” bebernya.

Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum dilarang menurunkan atau mengurangi upah yang telah diberikan.

Upah minimum dikecualikan bagi UMKM. Ada pun upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan. Namun, tetap dengan ketentuan paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi.

Serta nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan tingkat provinsi. Tepatnya menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Sebagai informasi, keputusan UMK telah melewati pembahasan oleh dewan pengupahan Balikpapan.

Kali ini, pembahasan UMK berbeda dari tahun sebelumnya. Ani menjelaskan, isi dan formulasi penghitungan upah minimum mengikuti PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Terjadi perubahan indikator dan parameter yang cukup signifikan yang saat ini menggunakan data BPS.

Penentuan nominal kenaikan UMK caranya dengan memperhitungkan angka pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. Di antaranya variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Sementara data-data yang menjadi acuan perhitungan besaran UMK ini bersumber dari BPS. (gel/ms/k15)