Putri Amalia
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Kasus kekerasan seksual yang sering terjadi, pengungkapan identitas korban juga sering terjadi. Walaupun nama korban disamarkan dengan inisial, penulisan tempat tinggal korban secara jelas atau pekerjaan korban juga merupakan pengungkapan identitas korban yang melanggar kode etik jurnalistik.

Secara penggunaan diksi yang biasa dan pengungkapan identitas korban, maka penggunaan antara fakta dan opini juga merupakan salah satu yang paling banyak terjadi. Maka kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi menjadi perhatian media. Akan tetapi masih banyak pemberitaan yang melanggar kode etik jurnalistik.

Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 7 Ayat (2) untuk menjaga praktik pers yang bebas dan bertanggung jawab, dalam menjalankan tugasnya seorang jurnalis berkewajiban untuk mentaati kode etik jurnalistik. Point penting pasal tersebut, wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik, sehingga dalam dunia jurnalistik tidak boleh namanya korban dieksplorasi konsekuensi kekerasan seksual yang akan terjadi bagi korban.

Pemberitaan kasus kejahatan seksual, masih banyak yang memilih untuk memublikasi korban kejahatan seksual. Hal yang sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual yang mana korban mulai angkat berbicara, melalui media masa.

Wartawan yang menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Ketika pers menyatakan bahwa sudah disepakati oleh korban, namun UU Pers memiliki hal tolak, yakni hak wartawan, karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan.

Lantas bagaimanakah peran media dalam melindungi korban terhadap kekerasan seksual memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam melindungi korban kekerasan seksual, sehingga idealnya memberitakan tentang kekerasan seksual sebagai upaya mencegah tindakan asusila tersebut dan kejahatan seksual lainnya.

Maka akan menjadi usaha untuk menyelamatkan korban, mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual. Sehingga pemberitaan kasus kekerasan seksual di media itu memublikasikan pengungkapan terhadap pelaku bukan pengungkapan identitas korban yang membuat korban mengalami trauma karena hujatan masyarakat.

Karena itu, kode etik jurnalistik sudah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Yang saat ini masih dilanggar jurnalistik Pasal 5 yang saya nyatakan di atas, sehingga perlu ada penekan kasus atau pemberitaan terhadap identitas korban dilindungi dan media perlu memahami kode etik jurnalistik serta UU Pers. (luc/k8)